Kaba Terkini

Tokoh Masyarakat Sijunjung Tolak Revisi UU 22 – 2009

Sijunjung, kaba12.com — Tokoh masyarakat yang mantan anggota DPRD kabupaten Sijunjung H. Nofrialdi, tolak revisi UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas terkait dengan pembicaraan terbatas DPR RI dengan kementrian perhubungan terkait upaya menjadikan sepeda motor sepeda sarana transportasi umum.

Reaksi tokoh masyarakat itu mencuat menyusul rencana revisi dan pembahasan DPR RI dengan Kemenhub RI yang berencana menjadikan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum, yang kini menjadi pembahasan hangat ditengah masyarakat.

Baca Juga:  Lomba Puisi #Save Maninjau, Siswa Sungai Pua Juara

H. Nafrialdi menegaskan, sepeda motor bukan alat transportasi umum, walau saat ini sepeda motor banyak digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi masyarakat.

Upaya melegalkan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum dinilai tidak sesuai dengan azas kelayakan sepeda motor, karena jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Mantan anggota DPRD kabupaten Sijunjung periode 2004-2014 itu berharap, anggota dewan dan pemerintah pusat bisa mengkaji lebih mendalam dan serius, termasuk meminta masukan serta aspirasi masyarakat luas, karena hal itu merupakan kepentingan masyarakat.

Baca Juga:  Renang Bukittinggi Targetkan 4 Medali di Porprov 2018

” Kami minta rencana revisi itu dibatalkan karena pemerintah dan DPR mestinya mempertimbangkan azas kelayakan, keamanan, keselamatan serta aspek lain untuk masyarakat lebih luas, tidak hanya mendengarkan kepentingan kelompok tertentu yang hanya mencari keuntungan dengan mengabaikan keselamatan dan keamanan masyarakat, ” sebut H. Nafrialdi lagi.

Tokoh masyarakat Sijunjung yang banyak bergekut dengn berbagai aktivitas sosial itu menyebutkan, tidak ada satupun negara di dunia yang menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi umum.

Baca Juga:  Ribuan Bikers Penuhi Bukittinggi

Disisi lain, saat ini revisi UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang khusus membahas sepeda motor untuk dijadikan sarana transportasi umum yang dilegalkan, menjadi perdebatan hangat banyak pihak, yang mayoritas memprotes hal itu, termasuk yang diapungkan masyarakat transportasi Indonesia.

” Pemerintah pusat kami harapkan jeli dan sentisif melihat aspirasi masyarakat, karena dewan mestinya berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan segelintir orang, ” tegasnya.

(Harmen)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top