Kaba Pemko Bukittinggi

Ombudsman Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Bukittinggi, KABA12.com — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat lakukan sosialisasi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan UU No : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jum’at (23/03).

Kegiatan yang digelar di ruang rapat utama balaikota itu dipimpin Asisten II Aministrasi Ekbang Setdako Bukittinggi Ismail Johar dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi. Sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah kepala SKPD yang terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Tanaman Pertaian dan Tanaman Pangan, Dinas Sosial dan Insoektorat serta Bagian Organisasi Setdako.

Baca Juga:  PSI Daftarkan 25 Bacaleg Muda Maju di Pileg 2019 Bukittinggi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu Kota dari 9 Kabupaten / Kota pada tahun 2018 ini di Sumatera Barat yang dipilih untuk mengikuti penilaian kepatuhan tentang Standar Layanan Publik sesuai dengan UU No.25 tahun 2009 yang penilainnya akan dilakukan pada awal bulan Mei 2018.

Kepala Ombudsan RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, mengungkapkan maksud penilaian kepatuhan tentang standar pelayanan publik ini untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik. Salah satu upaya pemenuhan komponen standar pelayanan ini, diatur dengan UU Nomor 25 tahun 2009.

“Perlunya penilaian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik dan mengetahui persepsi kepuasan pengguna layanan dengan tujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Baca Juga:  Dilantik Jadi Pjs.Wali Kota Bukittinggi, Zaenuddin Awali Kegiatan Dengan Rapat Bersama SOPD

Adel juga menjelaskan bahwa dalam penilaian nantinya metode penilaian yang dilakukan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei.
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik cluster sampling. Kemudian juga dengan metode observasi dengan cara mengamati fisik dari ketersediaan standar pelayanan di unit pelayanan publik.

“Observasi ini dilakukan secara mendadak, dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada SKPD yang akan dinilai tentang jadwal dan waktu pelaksanaannya,” tambah Adel.

Asisten II Ismail Johar mengucapkan terima kasih kepada tim Ombudsman RI perwakilan Sumbar yang turun langsung melakukan koordinasi penilaian kepatuhan layanan publik.Ini bentuk pembinaan dan juga tantangan dalam rangka memperbaki sistim.

Baca Juga:  Revolusi Mental Perkokoh NKRI

“Tanpa dilakukan penilaian kita merasa telah sempurna, padahal masih banyak yang harus kita perbaiki. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada tim ombudsman yang telah melakukan pembinaan, karena kita juga sepakat bahwa di Pemko Bukittinggi pelayanan publik terbaik menjadi hal yang prioritas untuk dilakukan,” ujarnya.

Ismail mengharapkan kepada OPD pelayanan publik yang akan dinilai untuk bisa menyiapkan indikator penilaian, karena ombudsman sendiri mentargetkan Kota Bukittinggi masuk dalam penilaian kepatuhan terhadap layanan publik yang memiliki nilai baik atau hijau.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top