Kaba DPRD Agam

Fraksi PKS, Dua Ranperda Alat Ukur Pelaksanaan Otoda

Lubuk Basung, KABA12.com — Fraksi PKS DPRD Agam, setuju dengan penetapan dua rencana peraturan daerah (ranperda) dijadikan peraturan daerah.

 Kedua ranperda tersebut yaitu pengelolaan program pembentukan peraturan daerah, dan pencabutan atas perda nomor 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintah menjadi kewenangan  Pemkab. Agam.

Baca Juga:  Tumbang Ubi Tak Pernah Absen di Pasar Pabukoan

Juru bicara Fraksi PKS Muhammad Abrar mengatakan tujuan utama pembentukan perda pengelolaan program peraturan daerah ini adalah sebagai sarana untuk mengukur tingkat keseriusan daerah dalam melaksanakan otomi daerah.

“Pembentukan perda yang dilakukan melalui perencanaan yang tepat  menjawab kebutuhan daerah saat ini dan waktu yang akan datang,” ungkap Abrar dalam rapa paripurna pandangan akhir fraksi terhadap dua ranperda tersebut, di Aula I DPRD Agam, Rabu (17/05).

Baca Juga:  Tilkam Sosialisasi Perang Lawan Covid-19, Pasang Spanduk di Seluruh Nagari

Sedang ranperda pencabutan perda nomor 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Agam, ia menyebut, hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

” Perda itu dibatalkan Pemprov. Sumbar melalui keputusan Gubernur nomor 180-774-2016 tentang pembatalan perda Kabupaten Agam nomor 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemkab Agam,” lanjutnya.

Baca Juga:  Pengendara di Lubukbasung, Sekarang Dilarang Belok Kiri di Lampu Merah

(Virgo)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Terkini

To Top