Kaba DPRD Bukittinggi

DPRD Maksimalkan Libur Bahas LKPJ

Bukittinggi, KABA12.com — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi memanfaatkan hari libur untuk membahas LKPJ dengan mengundang kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah(SOPD) di Kantor DPRD Kota Bukittinggi, Sabtu (15/04) kemarin.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Bukittinggi, M. Nur Idris menjelaskan, waktu libur untuk pembahasan LKPJ karena waktu yang diberikan kepada Pansus hanya 30 hari dan harus memberikan rekomendasi.

“Waktu pembahasan sangat pendek, sementara pembahasan LKPJ sangat dibutuhkan keseriusan pansus untuk menggali permasalahan laporan LKPJ tahun anggaran 2016 dalam membuat catatan dan rekomendasi. Makanya kita menfaatkan hari libur untuk melakukan pembahasan,” ujar M. Nur Idris usai rapat bersama anggota Pansus LKPJ.

Baca Juga:  Tersangka Pimpinan Abu Tours Medan Buron

Dalam rapat yang berlangsung dari pagi sampai sore itu, hadir anggota Pansus antara lain Asril, Edison, Jusra Adek, Rusdi Nurman, Syaiful Efendi, Deddi Moies, Zulius, Nursyida, Rismaidi dan M. Syafri Syam untuk memperdalam pembahasan LKPJ.

Baca Juga:  3000  Masyarakat Agam Ikuti Simulasi Bencana

Pansus juga mengundang semua OPD Pemko Bukittinggi untuk menggali informasi realisasi  anggaran serta kinerja program dan kegiatan OPD tahun anggaran 2016.

Dari Pemko Bukittinggi hadir Sekretaris Daerah, Yuen Karnova, didampingi Asisten Administrasi Umum Zet Buyung, Asisten Perekonomian Ismail Johar, Kabag Tapem, Zulfa Akmal serta sejumlah tim penyusun LKPJ Kota Bukittinggi 2016. Dalam rapat itu masing-masing OPD diberi waktu menyampaikan laporan kinerjanya serta hal-hal lain yang menjadi kendala tidak terealisasi anggaran dan kinerja.

Baca Juga:  Ade Rizky Pratama Salurkan 300 BSPS Untuk Warga Palembayan

Menurut M. Nur Idris, penyampaian catatan dan rekomendasi atas LKPJ ini akan disampaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan 2 Mei 2017 mendatang, dalam Rapat Paripurna Istimewa.

“Rekomendasi DPRD nanti bersifat progress report terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran dalam bentuk saran, masukan atau koreksi untuk perbaikan kedepan. Jadi sifatnya hanya berupa saran dan masukan untuk penyelenggaraan kedepan,” ujar Ketua Fraksi PAN itu.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Terkini

To Top