Kaba DPRD Agam

Bupati Sampaikan Nota Penjelasan Tiga Ranperda

Lubuk Basung, KABA12.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam gelar rapat paripurna penyampaian Nota Penjelasan Bupati Agam mengenai tiga rancangan peraturan daerah di aula utama DPRD Agam Senin (13/02). Ketiga rancangan peraturan daerah tersebut adalah pengelolaan program pembentukan peraturan daerah, perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Agam nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan pencabutan peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Agam. Rapat dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Ketua DPRD Kabupaten Agam Marga Indra Putra, Wakil ketua DPRD Agam Lazuardi Erman, Wakil ketua DPRD Agam Taslim, Wakil ketua DPRD Agam Suharman, Sekda Agam Martiaswanto, dan beberapa kepala OPD di Pemkab Agam dan unsur Forkopimda.

Baca Juga:  Pelantikan Ditunda, 45 Kursi DPRD Agam Kosong Hingga Waktu Tak Ditentukan

Dalam nota penjelasannya bupati Agam disampaikan Wabup Agam Trinda Farhan Satria dijelaskan pengelolaan program pembentukan peraturan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat keseriusan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sekaligus juda sebagai upaya untuk mendorong terciptanya peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang terencana.

Sedangkan perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum ini bertujuan untuk menjaga dan menjamin lancarnya arus distriBupati Sampaikan Nota Penjelasan Tiga Ranperdabusi orang dan barang dalam wilayah Kabupaten Agam. Dalam kedudukan tersebut pengujian atas kondisi teknis kendaraan bermotor menjadi keharusan agar keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran distribusi orang dan barang dapat terjamin.

Baca Juga:  Covid-19 di Kabupaten Agam Bertambah 8 Kasus

Selanjutnya, peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 9 tahun 2009 perihal urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Agam. Rancangan ini berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemeritah Kabupaten Agam dianggap bertentangan dengan perundang-undangan, sehingga peraturan ini dibatalkan oleh Pemeritah Provinsi.

Baca Juga:  Ernesto Valverde Puas Dengan Penampilan Winger Muda Barcelona

Pembatalannya dilakukan melalui Keputusan Gubernur Sumbar nomor 180-774-2016 tentang pembatalan peraturan daerah Kabupaten Agam nomor 9 tahun 2009. Sidang paripurna yang dihadiri anggota DPRD Agam tersebut yang dijadualkan akan digelar sidang lanjutan untuk membahas perubahan perda tersebut. Sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Agam Marga Indra Putra tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam mendorong optimalnya pelayanan dan memacu peningkatan pendapatan daerah melalui restribusi.

(Virgo)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Terkini

To Top