Kaba Terkini

2017, Realisasi Pajak di Agam Tak Seiring Dengan Penerimaan Retribusi Daerah

Lubukbasung, KABA12.com — Realisasi penerimaan pajak kabupaten Agam sepanjang tahun 2017 memperlihatkan angka yang cukup memuaskan dengan perolehan Rp. 27,494 milyar lebih, dengan persentase 99,58%. JIka dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pajak yang diterima daerah tersebut berkisar pada angka Rp 21,399 milyar lebih. Naik sekitar Rp 6,094 milyar.

Begitupun hal nya dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) naik sekitar Rp 77 juta lebih jika dibandingakan dengan tahun 2016. Penerimaan PBB-P2 kabupaten Agam pada tahun 2017 mencapai jumlah Rp 2,047 milyar lebih, dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 3,247 milyar lebih.

Namun hal itu tak seiring dengan dengan pendapatan retribusi daerah yang hanya menerima Rp 6,925 milyar atau 79,84%. Padahal ditahun sebelumnya pada 2016 lalu, retribusi yang diterima daerah tersebut sebanyak Rp.7,565 milyar lebih.

Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Agam, Hendri G. mengatakan, penurunan realisasi retribusi daerah pada tahun 2017 akan menjadi evaluasi bagi pemerintah setempat untuk memacu peningkatan pendapatan daerah kedepannya dengan memaksimalkan kinerja OPD yang memiliki kewenangan langsung untuk pemungutan retribusi.

“Pada retribusi daerah ada penurunan realisasi sebanyak Rp 640 juta lebih dibandingkan tahun 2016, namun untuk persentasenya kita meningkat dari 54,61% menjadi 79,84% di tahun 2017. Dari kejadian ini, kita berharap kepada OPD yang mengelola retribusi, bagaimana komitmen perhatian OPD terhadap belanja, begitu juga seharusnya dengan komitmen untuk memperoleh pendapatan daerah,” ujarnya.

Hal itu mendapat perhatian dari legislator setempat. Dimana Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman meminta organisasi perangkat daerah lebih meningkatkan koordinasi satu sama lainnya.

“Leading sector pendapatan daerah berada pada BKD, perlu adanya pengawasan dan penerapan sistem yang perlu dibuat untuk meningkatkan hal itu. Seperti perlu adanya reward dan punishman bagi OPD sehingga ada tantangan bagi mereka untuk mencapai target retribusi itu. Koordinasi lintas OPD juga lebih harus ditingkatkan lagi,” harap politisi Golkar itu.

(Jaswit)

To Top