Kaba Pemko Bukittinggi

Bukittinggi Masuk PPKM Mikro, Pemko Segera Gelar Rapat Koordinasi

Bukittinggi, KABA12.com — Sesuai keputusan Menterii Perekonomian RI, Kota Bukittinggi masuk dalam 4 daerah di Sumatra Barat, yang terkena perluasan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. PPKM mikro dilaksanakan mulai dari tanggal 6 sampai 20 Juli 2021.

Empat daerah di Sumbar yang terkena PPKM Mikro, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi.

Keempatnya masuk PPKM mikro, bersamaan dengan 43 daerah se Indonesia setelah Pulau Jawa dan Bali.

Hal ini langsung direspon Wali Kota Bukittinggi, yang juga akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan SKPD. Sehingga penerapan PPKM Mikro, dapat dipahami dan diikuti masyarakat Bukittinggi.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (06/07), menyatakan, memang Pemko telah menerima informasi dari Mendagri tentang 43 daerah di Indonesia yang diberlakukan PPKM mikro diluar Pulau Jawa dan Bali.

“Pagi kami dapatkan I Mendagri nomor 17 tahun 2021, bahwa ada 43 kota dan kabupaten di Indonesia ini di luar pulau Jawa dan Bali yang harus menjalankan PPKM pengetatan sesuai dengan yang telah dilakukan di pulau Jawa dan Bali. Ini semua adalah keputusan dari pemerintah pusat yang memang harus kami tindaklanjuti di setiap kota dan kabupaten. Hari ini kami rapatkan semoga masyarakat bisa memahami kondisi ini, sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk menekan pertumbuhan covid 19 di seluruh Indonesia. Hari ini kami rapat jam 2 dengan seluruh forkopimda serta juga tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya,” ungkap Erman Safar.

Aturan PPKM mikro sesuai arahan, aturan wajib bekerja di rumah atau WFH sebanyak 75% sehingga WFO hanya 25%, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan. Untuk makan di restoran dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17.00 WIB untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.

Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%, kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan, semua fasilitas publik ditutup sementara, seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup, seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup. Untuk transportasi umum akan diatur oleh Pemda kapasitas dan protokol kesehatan.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

To Top