Bukittinggi

Wako Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Pelaksanaan APBD TA 2020

Bukittinggi, KABA12.com — Wali Kota Bukittinggi jawab pemandangan umum fraksi di DPRD, terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Jawaban itu disampaikan wako dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (09/06).

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan apresiasi terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh enam fraksi di DPRD Bukittinggi. Hal tersebut, tentunya menjadi masukan kontruksif bagi Pemerintah Kota Bukittinggi.

“Terima kasih juga atas apresiasi dari DPRD terhadap hasil opini WTP yag kedelapan kalinya secara berturut-turut. Hal ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena masih ada pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan akuntabilitas dan transparansinya,” ungkap Erman.

Baca Juga:  Mengenal Penyakit Jantung Koroner

Wako melanjutkan, untuk pertanyaan fraksi terkait pendapatan daerah, dijelaskan, bahwa retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, dianggarkan sebesar Rp 1,55 milyar lebih dan terealisasi Rp 1,1 milyar atau 76,96%.

Retribusi tempat khusus parkir dianggarkan sebesar Rp 1,3 milyar lebih dengan realisasi Rp 1,01 milyar lebih atau 73,73%.

“Kurangnya realisasi ini, terjadi karena turunnya tingkat kunjungan ke Bukittinggi akibat dampak covid-19. Sementara untuk rendahnya capaian retribusi pasar, terjadi karena memang ada kebijakan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk meringankan beban masyarakat. Hal ini juga dilakukan karena dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat,” ujar Wako.

Baca Juga:  10 Gejala Penyakit Demensia

Untuk pertanyaan tentang refocusing, Wako menjelaskan, BTT tahun 2020 pada refocusing dianggarkan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi sosial. Sementara untuk SILPA, terjadi karena bukan semata mata tidak berjalannya program dan kegiatan belanja APBD secara optimal, tetapi juga disebabkan adanya pelampauan penerimaan daerah sebesar Rp 6,8 milyar, sisa belanja tidak terduga sebesar Rp 17,3 milyar dan sisa dana BOS sebesar Rp 4,2 milyar.

Wako dalam jawabannya itu, juga menyampaikan, bahwa wacana lotting ulang Pasa Ateh, belum ada ada sama sekali.

“Konsentrasi saat ini bagaimana aset Pasa Ateh diserahkan sepenuhnya kepada Pemko Bukittinggi,” tegasnya.

Baca Juga:  Wako Bukittinggi Terima kunjungan Danlantamal II Padang

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, mengapresiasi, jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi di DPRD Bukittinggi, tentang ranperda pertanggung -jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Jawaban tersebut, tentunya akan dibahas bersama nantinya oleh seluruh anggota DPRD Bukittinggi.

“Setelah ini akan ada rapat internal, untuk pembahasan, apakah akan dibentuk pansus atau pembahasan oleh banggar. Diupayakan pembahasan maksimal dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Intinya, bagaimana masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi untuk Pemko dalam melaksanakan APBD dengan lebih maksimal di tahun berjalan dan tahun yang akan datang,” ujarnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top