Bukittinggi

Pedagang Resah Dengan “Wacana” Lotting Ulang, P4B Temui DPRD Bukittinggi

Bukittinggi, KABA12.com — Beberapa waktu terakhir pedagang Pasa Ateh, resah dengan wacana akan adanya lotting ulang untuk pedagang Pasa Ateh.

Keresahan itu, disampaikan langsung pedagang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Bukittinggi, di Gedung DPRD, Senin (07/06).

Ketua Perkumpulan Pedagang Pertokoan Pasar Bertingkat (P4B) Bukittinggi, Azwir Ibrahim, menyampaikan, bahwa pedagang bertemu dengan Anggota DPRD Bukittinggi untuk audiensi, menyampaikan keluh kesah. Keresahan itu, ditenggarai dengan adanya wacana akan ada lotting ulang pedagang di Pasa Ateh.

“Kami dengar Pemko akan melakukan penataan kembali pedagang Pasa Ateh. Wacana ini juga pernah disampaikan oleh Wali Kota di beberapa kesempatan termasuk juga Wakil Wali Kota. Ini sangat meresahkan kami. Kemudian juga terkait masalah penempatan PKL di dalam Pasa Ateh. Serta pemberian auning di seputaran jalan Minangkabau, yang juga akan berdampak banyak pada kami pedagang,” jelasnya.

Baca Juga:  Fraksi Demokrat Pertanyakan Analisis Perubahan Perda RTRW

Azwir Ibrahim, atas nama pedagang Pasa Ateh, secara tegas menolak rencana lotting atau penataan ulang pedagang itu.

“Kami tidak ingin resah dengan adanya wacana lotting ulang. Kami ingin tenang dalam berdagang. Apa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya saat proses pendaftaran, lotting hingga penempatan toko, itu kan sudah legal. Kenapa ada lagi muncul persoalan baru. Kami ingin wako dan wawako berikan ketenangan pada masyarakat. Jangan bikin resah. Kami tidak ingin lagi ada lotting ulang dan pedagang Jalan Minangkabau juga menolak pembangunan auning,” tegasnya.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, mengapresiasi kedatangan pedagang P4B ke DPRD untuk menyampaikan keluh kesahnya dengan tertib.

“Keresahan masyarakat pedagang tentu kita fasilitasi. Sehingga apapun masalah masyarakat, dapat diselesaikan dengan baik,” ungkap Herman Sofyan.

Baca Juga:  Kasat Lantas Polres Sijunjung Sosialisasi di Mesjid Mundam Sakti

Tiga persoalan yang disampaikan, setelah hearing dapat disimpulkan bahwa, informasi itu masih dalam bentuk wacana. Belum ada keputusan pasti dan resmi.

“Jadi masyarakat pedagang jangan resah lagi. Semua sudah dijelaskan, baik itu masalah lotting ulang, belum ada keputusan resmi. PKL juga belum ada kepastian, termasuk masalah auning, juga belum ada kepastiannya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman, menegaskan, agar Pemko Bukittinggi terutama, kepala daerah, untuk berhati hati mengeluarkan statement. Ucapan seorang pemimpin itu di tengah masyarakat bisa dinilai merupakan sebuah keputusan.

“Jadi kami berharap, jangan ada statemen yang belum jelas membuat atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kami juga mendengar ada rencana dana refocusing diarahkan untuk pembuatan auning jalan Minangkabau. Itu harus dikaji ulang. Karena refocusing dilakukan untuk dana bantuan dampak covid, bukan untuk pembangunan auning peruntukkannya. Untuk itu, kami juga tegaskan, jangan jadikan pasar sebagai komoditi politik,” tegasnya.

Baca Juga:  Walikota Diminta Turun Tangan Selesaikan Tanah By Pass

Plt Assisten II Setdako, Isra Yonza, menjelaskan, saat ini bukan persoalan legal dan tidak legal. Namun, hal utamanya saat ini adalah bagaimana Pasa Ateh itu asetnya diserahkan secara keseluruhan kepada pemko Bukittinggi.

“Bagaimana secepatnya, hibah ini diserahkan secara sepenuhnya kepada Pemko Bukittinggi. Jika itu sudah selesai nantinya, berarti semua yang telah dilaksanakan merupakan sebuah kebenaran. Jadi sampai saat ini tidak ada wacana wacana itu yang dilaksanakan. Sehingga jangan ada keresahan lagi, karena pemerintah dan pedagang ini sebenarnya sejalan, tidak ada berseberangan. Kita satu tujuan untuk kemaslahatan,” jelasnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top