Catatan 12

Bukittinggi Ku – Bukittinggi Kita Semua

Oleh : Dedi Fatria (Anggota DPRD Bukittinggi )

Di Negara Indonesia yang kita cintai ini, turbulensi politik adalah hal yang masih sering terjadi, sebagai sebuah Negara yang baru lepas dari otoritarian orde baru, kita saat ini adalah dipenghujung peletakan pondasi demokrasi, setiap selesai dilaksanakannya perhelatan politik ditingkat apa saja, mulai pemilihan kepala desa, pemilihan calon legislative, pemilihan walikota/bupati, gubernur bahkan sampai pemilihan presiden, turbulensi politik itu akan tetap ada. Baik yang dimunculkan oleh pelaku politik atau oleh masyarakat dengan sendirinya.

Dalam tulisan ini kami mencoba untuk sedikit memberikan pendapat pasca kontestasi PILKADA pada Desember 2020 kemaren.

Pemenang PILKDA 2020 barangkali dapat bersenang hati telah memenangkan kontestasi politik, eforia adalah hal yang sah-sah saja, baik oleh calon terpilih, bagi partai pengusung, juga bagi tim sukses di semua tingkatan, namun setelah memenangkan kontestasi bagaimana ?.

Tentu saja kerja berat sudah menunggu, semua janji-janji kampanye secara otomatis akan ditagih langsung oleh masyarakat, yang paling tidak menguntungkan menjadi kepala daerah saat ini, jika boleh kami berikan istilah Kepala daerah saat ini hanya berfungsi menjalankan administrasi pemerintah pusat, kekuasaan raja-raja kecil di daerah satu persatu telah diberangus oleh pemerintah pusat.

Mulai dari tahapan perencanaan yang harus mengacu pada RPJMD dan RPJMN, sistem penganggaran yang mengunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang membuat kacau balau pelaksanaan bagi daerah yang belum siap dengan kemajuan teknologi ini, juga pada tahap pelaksanaan kegiatan atau proyek yang terbuka kepada siapa saja untuk mengikutinya dan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat.

Bahkan untuk tata kelola ASN khususnya penempatan pejabat juga sudah diatur dengan seksama oleh pemerintah pusat juga harus menunggu enam bulan setelah pelantikan baru bisa dilakukan mutasi dan rotasi dengan dengan mekanisme yang sudah diatur juga.

Sangat panjang Jika kita urai satu persatu, namun dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kepala daerah saat ini tidak lebih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, khusus bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tidak ada artinya memiliki banyak kursi partai pendukung di daerah, sehebat apapun kesepakatan lintas fraksi di DPRD jika bertentangan dengan ketentuan yang ada dipastikan tidak dapat dilaksanakan.

Baca Juga:  Antara JPS, BLT dan BST

Kekuasaan kepala daerah tersebut di perparah lagi dengan situasi pandemi Covid-19, berkurangnya dana transfer pusat sangat berpengaruh bagi daerah yang sedikit pendapatan asli daerahnya, bahkan selain berkurang, permintaan recofusingpun sudah berlangsung pada dua APBD yaitu pada 2020 dan 2021.

Jangankan untuk menuntaskan janji kampanye sang kepala daerah untuk pelaksanaan kegiatan rutin saja sudah pas pasan.

Beberapa waktu belakangan Pemerintah Kota Bukittinggi cukup menjadi pembicaraan di media sosial.

Tidak sedikit sahabat dari Kabupaten Kota lain di Sumatera Barat bertanya, ada apa di Bukittinggi, setiap saat selalu saja ada yang menjadi tranding topik di media online ataupun media massa lainnya, termasuk media sosial.

Bahkan menyoroti hubungan antara legislatif dan eksekutif juga yang tidak kalah menariknya begitu banyak para pihak yang menyampaikan pendapatnya melalui media online, baik secara personal juga para praktisi hukum dan politik, maupun dari organisasi yang ada, baik organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi lainnya.

Dari satu sudut pandang kita amati, hal ini tentu menjadi berkah bagi Kota Bukittinggi, ini sebuah cerminan semua kita peduli dengan Kota Bukittinggi.

Semua stake holder kota merasa tergerak berpendapat dan mengomentari, jika diambil secara fositif hal ini tentu akan menjadi masukan bagi penyelenggara pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.

Jika kita amati beberapa persoalan ini muncul diakibatkan janji-janji kampanye disaat PILKADA beberapa waktu yang lalu, ada beberapa hal yang secara hukum sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan, atau barangkali pemahaman kami yang masih dangkal tentang tranding topik ini, namun pada kesempatan ini kami tidak akan mengomentari beberapa hal tersebut, kami mencoba memberikan sedikit pendapat agar “turbulensi” pasca PILKADA berlangsung hanya sesaat saja, tidak berkelanjutan seperti saat ini, karena turbulensi berkepanjangan yang akan dirugikan adalah masyarakat Kota Bukittinggi.

Baca Juga:  Menjadikan Pilkada Bukittinggi Momentum Percontohan Demokrasi di Tingkat Nasional

Kepala daerah terpilih idealnya harus melalukan konsolidasi internal disemua lini OPD yang ada, juga kepada semua pejabat pemangku jabatan, karena suka atau tidak yang menjalankan tata kelola pemerintahan adalah ASN, kita berharap kepala daerah melupakan realitas politik yang ada saat masa kampanye, ASN adalah penganut azas “Sia Laki Amak Wak, Itulah Apak Wak” mereka telah dilatih untuk loyal terhadap pimpinan, siapa saja kepala daerah terpilih itu adalah pimpinannya, melakukan konfrontasi dengan ASN sama saja dengan bunuh diri bagi kepala daerah.

Kepala daerah terpilih idealnya merangkul semua instansi/lembaga dan organisasi yang ada di Kota Bukittinggi, karena semua kelompok organisasi adalah titik-titik simpul ditengah masyarakat, mulai dari legislatif, yudikatif, intansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi adat dan budaya, organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan, organisasi kemanusiaan dan lain sebagainya.

Kepala daerah terpilih harus dapat memisahkan antara tugas pemerintahan dengan tugas partai politik, hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena ketika seseorang memenangkan kontestasi PILKADA yang kita urusi adalah masyarakat kita, boleh saja mengurusi partai, namun tentu ada waktunya, juga tidak ada aturan yang melarang kepala daerah untuk mengunakan atribut partai saat bertugas, namun hal ini juga tidak lazim dilakukan.

Memimpin daerah itu bukan hanya tentang apa yang akan dibuat atau dibangun, Karena fungsi pemerintah itu bukan hanya fungsi pembangunan. Lebih diatas itu ada beberapa fungsi yang lebih penting seperti Fungsi pelayanan, bagaimana pemerintah dapat melayani masyarakat dengan baik, khususnya pada pelayanan publik, membuat masyarakat nyaman ketika berbelanja dipasar, mudah ketika mengurus berbagai surat menyurat ke semua OPD, Nyaman ketika berjalan-jalan dalam kota karena kotanya bersih.

Selain fungsi pelayanan diatas harus di topang dahulu dengan bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi pengaturan, menjalankan perundang-undangan untuk mengatur hubungan warga masyarakat.

Baca Juga:  Jalan Dua Jalur (1) “ Nah…Lah Tibo….”

Pemerintah dikomandoi oleh kepala daerah adalah pihak yang harus menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis.

Selanjutnya adalah fungsi pemberdayaan, kami sangat meyakini kepala daerah terpilih memiliki jiwa pengusaha yang entrepreneur bagaimana menciptakan lapangan kerja, memaksimalkan potensi ekonomi ditengah masyarakat adalah langkah awal untuk berdayanya masyarakat.

Tidak ada maksud kami menggurui kepala daerah terpilih dalam hal ini, kami sangat meyakini menjadi kepala daerah bukanlah pekerjaan mudah, dan sampai saat ini kami sangat meyakini beliau-beliau saat menyatakan diri maju dalam kontestasi pilkada tentu mempunyai mimpi yang jelas, untuk membangunan kota kita tercinta ini demi kesejahteraan masyarakat, akan tetapi setelah 100 hari berjalan, rasanya percepatan disemua lini harus lebih diupayakan, meskipun belum mampu mewujudkan janji kampaye karena tersandra dengan APBD yang sudah berjalan, setidaknya mamaksimalkan ketiga fungsi pemerintah diatas dapat menjadi obat bagi masyarakat. Apalagi kepala daerah adalah pimpinan dua partai besar di Kota Bukittinggi yang tentu memiliki SDM yang sudah berpengalaman di pemerintahan.

Apresiasi kami berikan atas kerja keras kepala daerah untuk mendapatkan program kegiatan dari kementrian, namun kita juga tidak boleh berharap banyak, selain ada 500 lebih daerah melakukan upaya yang sama dengan semua kelebihannya secara politik, selain tidak ada garansi tentu kondisi APBN yang tidak jauh berbeda dengan APBD karena kondisi Covid-19 membuat kita tidak boleh berharap terlalu banyak. Melakukan tugas wajib pemerintah daerah adalah langkah bijak saat ini.

Masyarakat tentu semuanya mendoakan duet kepala daerah yang kita cintai ini, dengan harapan Bukittinggi dapat lebih baik dimasa yang akan datang, kami rasa cukup waktu seratus hari untuk mengenali tupoksi kepala daerah, dengan harapan diseratus hari kedepan sudah banyak terdapat perubahan yang signifikan dari kondisi yang ada saat ini untuk Bukittinggi kita semua.
Salam hormat untuk kedua kepala daerahku, semoga sehat selalu.

(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top