Bukittinggi

Antisipasi Dampak Covid, Ibnu Asis : Pemko Bisa Ajukan Tambahan BTT

Bukittinggi, KABA12.com — Meningkatnya jumlah orang terkonfirmasi covid-19, tingginya positive rate dan rendahnya skor penanganan kasus terpapar covid-19 di Kota Bukittinggi akhir-akhir ini telah menempatkan daerah ini pada zona orange atau resiko sedang, bahkan hampir mendekati merah (resiko tinggi).

Kondisi ini sangat dimungkinkan terjadi merupakan imbas dari berbagai aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti liburan ramadhan dan tradisi perayaan lebaran Idul Fitri.

Ditambah lagi dengan bertambahnya mobilitas orang, barang dan moda transportasi dari dan ke Kota Sanjai ini selama masa liburan ini.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ibnu Asis, Anggota Komisi II DPRD Kota Bukittinggi. Ia merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perkembangan pandemi covid-19 akhir-akhir ini di Kota Wisata ini.

“Walaupun di satu sisi kita tidak mengharapkan hal ini terjadi, namun disisi yang lain kita juga tidak bisa mencegah secara totalitas potensi penyebaran virus covid-19 ini ditengah-tengah masyarakat,” ungkap Ibnu menjelaskan.

Baca Juga:  Tanggap Darurat Covid19, Agam Bantu Pangan Warga Terdampak - Pekan Depan Direalisasikan

Ibnu melanjutkan, hal yang paling mungkin untuk segera dilaksanakan sebagai upaya antisipatif merebaknya penyebaran virus covid-19 ini adalah dengan memperketat pengawasan penerapan standar protokol kesehatan (prokes) pada berbagai tempat, fasilitas umum, instansi pemerintah dan bahkan swasta.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi itu, meminta satgas penanggulangan covid-19 dan seluruh stakeholder terkait, segera bergerak cepat dan tepat untuk memastikan bahwa prokes benar-benar dipatuhi dan diterapkan oleh orang per orang pada beragam dan berbagai lapangan kegiatan sehari-hari tersebut.

“Karena kita sangat yakin dan bahkan survey sudah banyak membuktikan, bahwa diantara kunci sukses untuk menekan penyebaran virus covid-19 adalah dengan upaya disiplin dan kesungguhan menjalankan prokes. Artinya bahwa nantinya diharapkan prokes sudah menjadi kebiasaan yang melekat erat dalam perilaku keseharian masyarakat Kota menuju kehidupan yang lebih sehat dan berdaya,” ujarnya.

Selanjutnya, politisi senior PKS Bukittinggi itu menegaskan, jika memungkinkan, selain penerapan punishment (hukuman mendidik) bagi para pelanggar prokes, dapat juga diberlakukan reward (penghargaan sederhana) untuk setiap orang yang mematuhi aturan prokes tersebut sebagai konsekuensi dan implementasi dari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan turunannya berupa Peraturan Kepala Daerah setempat.

Baca Juga:  Pesta Narkoba di Bengkel, Empat Pemuda Diamankan

Kepala satuan kerja, unit kerja, instansi atau institusi terkait dapat diamanahkan secara khusus menjadi “role model” atau contoh teladan dalam penerapan hingga pengawasan pelaksanaan prokes di tempatnya masing-masing”.

Dan selanjutnya, secara berjenjang, mereka diminta untuk melaporkan “progres” kegiatannya masing-masing kepada ketua Satgas penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

“Secara khusus, kita sangat menggantungkan harapan dan permohonan kepada pemerintah daerah agar benar-benar hadir dan dapat membersamai masyarakat dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 yang kian hari kian nyata terasa. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sejak awal pandemi ini meletus pada bulan Maret tahun 2020 lalu, secara umum hampir semua sektor kehidupan terdampak signifikan. Tidak terkecuali bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan mengalami gangguan dan kendala berarti”, ulas Ibnu menambahkan.

Baca Juga:  “ Tunggu di Rumah-Kami Antar “ Deklarasi Komunitas Ojek Siaga Covid19 Agam

Ibnu berpendapat bahwa saat ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya antisipatisf sekaligus optimalisasi anggaran berupa penambahan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai konsekuensi logis dari adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui “refocosuing” atau pergeseran dan realokasi APBD tahun 2021.

Dimana secara garis besar, penambahan BTT tersebut dialokasikan secara taktis, proporsional dan lebih diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.

Ibnu berharap bahwa semua upaya dan ikhtiar yang terencana, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh segenap stakeholder dengan melibatkan masyarakat dalam rangka pengetatan pengawasan penerapan proker serta penambahan anggaran BTT untuk penanganan bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial akan berbuah hasil yang baik sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.

“Masyarakat semakin sehat, ekonomi semakin kuat,” tegasnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top