Kaba Terkini

Memprihatinkan, Sudah 4 Bulan Biaya Ops.FK-BPSK Sumbar Tak Kunjung Cair

Padang, kaba12.com — Forum Komunikasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (FK-BPSK) Sumatera Barat mempertanyakan biaya operasional lembaga ini yang hingga akhir April 2021 belum juga cair. Meski demikian, lembaga ini tetap menjalankan tugasnya melayani dan menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai amanat UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Sementara di Sumbar tercatat sebanyak 8 BPSK di Sumbar dengan personil 104 orang yang belum jelas dan anggarannya masih tak jelas hingga saat ini, sehingga FK-BPSK Sumbar mulai bereaksi dan mempertanyakan kondisi tersebut.

Resil yang diterima kaba12.com dari jejaring Siberindo Sumbar, menurut ketua Ketua FK-BPSK Sumbar, Desemberius, SE, Jumat (30/4), phaknya sudah melayangkan surat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar tertanggal 20 April lalu dengan tembusan Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan RI, Gubernur Sumbar dan Bakeuda Sumbar.

Baca Juga:  AJP Desak Bupati Agam Segera Cabut Instruksi No.3-2020

Surat yang ditandatangani oleh 8 Ketua BPSK Sumbar mempertanyakan Anggaran BPSK yang telah dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2021, “ kita tidak mendapat gambaran dan rincian yang jelas sebagai penerima hibah, “ tegas Desemberius yang mengaku juga tidak pernah diajak untuk membahas sebelum disahkan anggaran untuk BPSK.

Dijelaskan, surat bernomor istimewa itu, FK- BPSK Sumbar merujuk pada telah diterbitkannya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Selanjutnya keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 511-454-2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang wilayah kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian anggaran operasional BPSK sudah disediakan yang bersumber dari APBD.

Ditambahkan Desemberius, mengambil momen peringatan dan perayaan Hari Konsumen Nasional tahun 2021 ini, FK-BPSK Sumbar mengharapkan Disperindag.Sumbar bisa lebih optimal lagi dalam mengaplikasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya pemberdayaan BPSK.

Baca Juga:  Longsor Hantam Rumah Warga di Koto Gadang, Ampek Koto

Dalam surat yang dilayangkan tersebut FK-BPSK Sumbar menyampaikan 3 poin penting, diantaranya memperjelas dan menerbitkan aturan pelaksanaan terkait dengan BPSK sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Kedua,memperjelas/membuat aturan, tugas-tugas dan pelaksanaan kegiatan BPSK berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 511-454-2018 tanggal 29 juni 2018 tentang wilayah kerja BPSK .

Serta poin ketiga, pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilaksanakan oleh 13 orang personil yang terdiri dari 4 sekretariat dan 9 majelis. Saat ini di Sumbar, terdapat 8 BPSK dengan jumlah personil 104 orang yang sampai saat ini masih dan tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai kewajibannya, namun disisi lain untuk tahun 2021 personil BPSK di Kab/Kota dimaksud sampai dengan saat ini belum juga menerima biaya operasional BPSK dan bahkan honor majelis dan sekretariat.

Baca Juga:  Tiga Bidang LKS 2018 Digelar di SMKN 2 Lubuk Basung

Surat tersebut selain ditandatangani Ketua Forum Desemberius juga diperkuat oleh 5 Ketua BPSK, yakni, Dody Amril, ST, MM (Kota Solok), Syefli Yusuf, SH (Agam), Nurmasdi M,S.Ag (50 Kota), Roslim, SE (Kota Pariaman) dan Ricky Carnova, S.STP, MM (Kabupaten Solok).

Sementara hingga kini, pernyataan resmi dan tanggapan atas konfirmasi media jaringan Siberindo Sumbar terkait dengan adanya surat FK-BPSK Sumbar itu, masih belum ditanggapi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, Hasben Hendri.

HARMEN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top