Kaba Terkini

Wujud Transparansi-Akuntabilitas Pemkab.Agam Sukses Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut

Harus diakui, kabupaten Agam merupakan daerah terbaik dan luar biasa dalam berbagai aspek. Salah satunya dibuktikan dengan pengakuan pemerintah pusat dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI karena dinilai berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bahkan, wujud kerja keras seluruh jajaran disemua lini,Pemkab.Agam 6 kali berturut-turut meraih prestasi WTP itu dari BPK RI sejak tahun 2014 lalu. Hal ini membuktikan, Pemkab. Agam dibawah kendali bupati memperlihatkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan dinilai sukses menjalankan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan dana daerah.

Seperti dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Agam, Hendri G, tercatat tanggal 25 Juni 2020 lalu, menjadi hari bersejarah dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Agam, pasalnya Kabupaten Agam untuk kelima kalinya secara berturut-turut meraih opini WTP dari Kementerian Keuangan RI melalui BPK Perwakilan Provinsi Sumbar.
“ Sebetulnya sudah 6 kali menerima WTP, hanya di tahun 2014 kita menerima WTP dengan catatan, sehingga hal tidak dihitung oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Dijelaskan Hendri G, perjuangan meraih  predikat opini WTP dari BPK RI tu snagat berat dan panjang, untuk merealisasikannya, Pemkab.Agam melakukan akselerasi, evaluasi dan pengawasan tata kelola keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ditegaskan, komitmen bersama harus dibangun, sehingga seluruh OPD harus terus melakukan perbaikan-perbaikan dari tahun-ke tahun sebagai tindaklanjut dari rekomendasi BPK, sehingga item-item yang menjadi temuan BPK terus berkurang. 

Dijelaskan Hendri G, persoalan yang mendasar sebelum meraih predikat opini WTP terkendala lemahnya pencatatan aset disertai jumlah dan kemampuan SDM yang kurang mumpuni terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Namun, berkat komitmen bersama tersebut secara bertahap pemerintah daerah bisa memperbaikinya melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM dari masing-masing OPD. Ada beberapa tahapan yang dilakukan Pemkab.Agam dalam meraih dan mempertahankan predikat opini WTP. 

Pertama, kata Hendri, meningkatkan SDM tentang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset di seluruh OPD dengan cara melakukan pembinaan secara berkelanjutan,sehingga pengetahuan dan kemampuan aparatur sipil negara terus ter-upgrade. “Kita memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi di bidang keuangan bagi setiap OPD. Kita memastikan ilmu yang ditransfer kepada perwakilan OPD betul-betul dipahami,” ujarnya.

HARMEN

Pemkab.Agam Pacu Profesionalisme Personil Prestasi WTP-Bukti Sukses Tim 

Jajaran terkait di Pemkab.Agam, khususnya yang bertugas dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan, terus memacu peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa bekerja optimal dan professional sesuai standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, untuk merealisasikan berbagai target pengelolaan keuangan yang transparan, ditetapkan standar-standar khusus sesuai regulasi yang ada, sehingga berbagai upaya yang sudah dipersiapan bisa betul-betul terealisasi dengan baik.

Dalam rangka menyongsong standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat pada tahun 2015, di Kabupaten Agam sendiri banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Agam. 

Memberikan sosialisasi serta pelatihan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual kepada para akuntan pemerintahan yang berada di  lingkungan Pemkab Agam. Kemudian, melalui pemanfaatkan teknologi informasi, Pemkab Agam juga menunjang dengan meluncurkan aplikasi e-planning yang sudah berjalan sejak empat tahun lalu. 

Kemudian aplikasi yang dikoordinir oleh Bappeda itu diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikoordinir oleh BKD yang berfungsi sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga sistem keuangan dan penganggaran lebih mudah dilaksanakan.

“Salah satu indikator yang dinilai BPK adalah terintegrasinya sistem perencanaan dengan pengelolaan keuangan daerah,”Hendri, kepala BKeuDA Agam.

Kedua, membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang  bertugas mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa serta mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tututan ganti rugi keuangan dan barang daerah yang  diketuai Sekretaris Daerah, wakilnya Inspektorat dan sekretariatnya di Badan Keuangan Daerah. Disamping administrasi pengelolaan keuangan, adanya TKPD salah satu indikator penting untuk mencapai opini WTP tersebut.

Ketiga, patuh dan taat terhadap regulasi yang berlaku. Banyaknya aturan dalam pengelolaan keuangan dan aset, mulai dari perencanaan, penganggaran, eksekusi, pelaporan sampai pertanggungjawaban, kerap terjadi aturan yang sangat dinamis dan beragam. 

Aturan tersebut merupakan pedoman dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan saling terkait satu sama lain. Kekeliruan yang sering terjadi di waktu dahulu (sebelum WTP) adalah masalah aset milik daerah. 

“ Sebagai contoh, saat melakukan pembangunan fisik di tanah bukan milik pemerintah daerah atau milik pemerintah nagari/kaum adat yang semestinya tidak dicatat dalam aset tapi dicatat menjadi bagian aset daerah. Sehingga, hal itu menjadi temuan oleh BPK, akhirnya harus diserahkan secara hibah kepada nagari-kaum adat tersebut,” jelasnya.

Keempat, sinergisitas dengan seluruh stakholder. Dalam meraih opini WTP tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara kelembagaan pemerintah secara vertikal maupun horizontal. 

Pemerintah daerah harus bersinergi dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak berkepentingan. Termasuk dengan DPRD sebagai legislator yang selalu mengawasi dan mengontrol pergerakan roda pemerintahan yang dieksekusi oleh kepala daerah, termasuk dalam menggunakan anggaran negara.

Sinergisitas itu menjadi bagian yang amat penting dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasalnya, salah satu indikator keberhasilan mencapai opini WTP adalah penetapan APBD tepat waktu. Maka peran legislatif sangat banyak di sana.
“Perolehan predikat opini WTP jangan diartikan pekerjaan Pemkab.Agam selesai, namun, harus tetap mengevaluasi kekurangan-kekurangan masa lalu untuk diperbaiki secara konsisten,” jelas kepala BKeuDA Agam itu lagi.

HARMEN

Prestasi Opini WTP –Motivasi Khusus Untuk Daerah 

Prestasi yang diraih Pemkab.Agam dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Kementrian Keuangan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat selama 6 tahun berturut-turut menjadi salah satu poin luar biasa yang diperlihatkan jajaran pemerintah dibawah bupati Agam Dr.H.Indra Catri Dt.Malako Nan Putiah.

Bahkan, dalam 10 tahun kepemimpinannya sebagai kepala daerah, banyak perubahan yang diraih, terutama dalam sisi pengelolaan keuangan yang diawali dengan pemanfaatan sistim pengelolaan keuangan sesuai yang diatur pemerintah pusat, termasuk mendorong optimalisasi mutu sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan.

Kerja keras itu, diakui banyak melalui dinamika dan pernik yang menguras waktu, tenaga bahkan anggaran untuk peningkatan mutu SDM, namun dampaknya sangat dirasakan saat ini, bahkan kabupaten Agam dinyatakan sebagai salah satu daerah yang sukses dalam pengelolaan keuangan tanpa catatan.

Prestasi itu, menurut M.Dt.Maruhun, merupakan wujud sukses bersama yang dipersembahkan kalangan aparatur pemerintah yang selama ini terlibat dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, hal itu menjadi penentu dalam berbagai agenda kegiatan yang sudah disiapkan pemerintah sesuai tahapan yang sangat ketat sesuai yang diatur pemerintah pusat.

Disebutkan M.Dt.Maruhun, bukti kerja keras itu, menjadi kunci penting yang secara maksimal didorong oleh jajaran Pemkab.Agam, hal itu memberi warna lebih terhadap berbagai hal yang selama ini menjadi kekuatan penting bagi aparatur dalam bekerja.

“ Kami sangat berterimakasih atas dukungan dan kerja keras yang sudah diperlihatkan selama ini oleh seluruh jajaran pengelola keuangan di Pemkab.Agam, ini buah prestasi bersama, yang harus terus menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik demi kemajuan daerah, “ tegas M.Dt.Maruhun.

Disisi lain, ditegaskan Sekab.Agam itu, pihaknya akan terus mendorong pengembangan potensi SDM, termasuk para pengelola keuangan yang selama ini sudah sangat paham dengan berbagai aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan,.

Hal itu menurutnya penting, karena banyak aspek yang harus disiapkan untuk terus berbenah dan terus meningkatkan kinerja, seiring dengan makin berkembangnya tekhnologi informasi, yang disesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

HARMEN

Ketua DPRD Agam Apresiasi Pemkab.Agam 6 Kali Raih WTP-Bukti Sukses Luar Biasa

Ketua DPRD Agam Novi Irwan memberi apresiasi luar biasa kepada jajaran Pemkab.Agam karena dinilai sukses dalam mengelola kegiatan keuangan termasuk optimal dalam mentaati berbagai ketentuan yang diatur, termasuk dalam menyelesaikan tahapan kegiatan masalah anggaran.

Apresiasi itu, disebutkan Novi Irwan mesti jadi dorongan bagi seluruh elemen terkait dalam pengeolaan keuangan di jajaran pemerintah termasuk secretariat DPRD Agam untuk bekerja oleh maksimal, karena itu harus terus dipertahankan.

Ditegaskan, prestasi daerah meraih opini WTP 6 tahun berturu-turut membuktikan bahwa jajaran aparatur pemerintah di kabupaten Agam, betul-betul sudah berbuat maksimal dalam mendorong profesionalisme seluruh jajaran, sehingga dalam berbagai agenda kegiatan yang sudah dirancang betul-betul bisa memberi warna bahkan prestasi untuk kemajuan daerah ini.

Disisi lain, ketua DPRD Agam itu berharap, jajaran terkait di Pemkab.Agam untuk terus berbenah, dan mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal, khususnya terkait dengan ketentuan, aturan dan reguklasi yang ditetapkan pemerintah pusat, karena hal itu menjadi kekuatan kunci dalam mendorong makin suksesnya pengelolaan keuangan di daerah.

“Kami sangat berterimakasih, dukungan dan peran aktif semua unsur yang ada, membuktikan bahwa kabupaten Agam betul-betul menjadi daerah maju dan bernilai lebih dibanding daerah lain di Sumbar, hal itu harus terus dipertahankan, “ harap Novi Irwan serius.

HARMEN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
// Infinite Scroll $('.infinite-content').infinitescroll({ navSelector: ".nav-links", nextSelector: ".nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", loading: { msgText: "Loading more posts...", finishedMsg: "Sorry, no more posts" }, errorCallback: function(){ $(".inf-more-but").css("display", "none") } }); $(window).unbind('.infscr'); $(".inf-more-but").click(function(){ $('.infinite-content').infinitescroll('retrieve'); return false; }); $(window).load(function(){ if ($('.nav-links a').length) { $('.inf-more-but').css('display','inline-block'); } else { $('.inf-more-but').css('display','none'); } }); $(window).load(function() { // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); }); });