Kaba Pemko Bukittinggi

Hindari Sengketa Informasi KI Sumbar Berikan Bimtek Penguatan Kapasitas PPID

Bukittinggi, KABA12.com — Komisi Informasi Sumatra Barat berikan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID Bawaslu Kabupaten Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Aula Balaikota Bukittinggi, Jumat (20/11).

Kegiatan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat I Gede Narayana, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Kominfo Bukittinggi, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumbar dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumbar sebagai peserta.

Wakil Ketua Komisi Informasi, Adrian Tuswandi, mengucapkan terima kasih kepada Pemko Bukittinggi yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu se Provinsi Sumbar. Menurutnya, Bimtek yang digelar ini, dalam rangka untuk meningkatkan penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu se Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Adrian Tuswandi mengakui, sejauh ini Bawaslu Sumbar telah melaksanakan harapan Komisi Informasi Sumbar akan keterbukaan informasi publik. Bawaslu saat ini ditakuti cukup banyak orang terutama para kontestan terkait tugasnya mengawasi berjalannya Pilkada. Dengan tag line awasi pemilu bersama rakyat, maka ruang bawaslu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu.

“Karena keterbukaan informasi publik sangat penting, maka Bimtek penguatan PPID ini dilaksanakan, demi keterbukaan informasi publik semakin nyata,” jelasnya.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi, Novri, mengatakan Bimtek hari ini untuk menyamakan persepsi demi kerja yang sangat besar, sekaligus memupuk tali silaturahmi bagi kita semua.

“Sebuah kehormatan bagi Pemko Bukittinggi dimana Komisi Informasi Provinsi Sumbar menetapkan Bukittinggi sebagai tempat bimtek bagi Bawaslu Kabupaten/ kota se Provinsi Sumbar,” ujarnya.

Novri sangat berharap dalam bimtek kali ini lahir kesamaan persepsi dalam menghadirkan informasi terutama terkait tugas Bawaslu dengan patokan Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kewajiban kita badan publik untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh para pihak yang mengajukan,” ujarnya

Novri pun berharap dengan melaksanakan perintah UU tersebut maka sengketa informasi tidak terjadi dan Komisi Informasi tidak perlu bertindak. Apalagi Komisi Informasi Provinsi Sumbar terkenal aktif dan progresif.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top