Kaba Terkini

Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati KUA PPAS 2021

Bukittinggi, KABA12.com — Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Bukittinggi sepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi tahun 2021.

Nota Kesepakatan itu, ditandatangani kedua lembaga dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (27/10).

Anggota DPRD Bukittinggi, Asril, selaku juru bicara DPRD Bukittinggi, memaparkan, R-KUA PPAS tahun 2021 ini , prioritas pembangunan diarahkan kepada pemulihan ekonomi dampak covid-19, pemenuhanan sarana prasarana pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur terutama terkait pengendalian banjir, pelaksanaan kegiatan pemerintah umum dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Pembahasan ini dilakukan oleh Banggar bersama TAPD serta SKPD terkait mulai 12 hingga 16 Oktober 2020.

“Dari pembahasan itu, disimpulkan terdapat sembilan kebijakan umum pendapatan daerah. Tiga kebijakan umum belanja dan kebijakan umum belanja,” jelasnya.

Untuk Pendapatan Daerah pada KUA PPAS 2021, disepakati sebesar Rp 648 milyar lebih. Dimana PAD disepakati sebesar Rp 132 milyar lebih, Pendapatan Transfer berjumlah Rp 516 milyar lebih, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 493 milyar lebih dan pendapatan transfer antar daerah Rp 22 milyar lebih.

“Belanja daerah pada KUA PPAS 2021, berjumlah Rp 706 milyar lebih. Terdiri dari belanja operasi Rp 576 milyar lebih, belanja modal Rp 119 milyar lebih, belanja tidak terduga Rp 10 milyar. Sementara belanja transfer pada KUA PPAS tahun 2021 ini, tidak dianggarkan baik berupa belanja bagi hasil maupun belanja bantuan keuangan. Sedangkan Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 57 milyar lebih,” ujarnya.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Anggota DPRD, Banggar dan TAPD yang telah melakukan pembahasan RKUA-PPAS tahun 2021.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Banggar dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan RKUA PPAS. Termasuk pada hantaran terdapat devisit Rp 229 milyar lebih. Namun karena kerja keras kedua lembaga dalam pembahasan, kondisi defisit tersebut dapat ditekan sehingga Rp 0. Sehingga kondisi RKUA PPAS 2021 menjadi seimbang,” ungkap Herman.

Sementara itu, Pjs Wali Kota Bukittinggi, Zaenuddin, juga turut mengapresiasi kinerja Banggar DPRD dan TAPD Kota Bukittinggi. Nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2021 ini, tentu akan jadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bukittinggi tahun 2021.

“Penyusunan KUA PPAS merupakan satu amanah peraturan perundang- undangan yang harus dijalankan Pemda. Kesepakatan hari ini tentu akan menjadi dasar bagi kita di pemko untuk menyusun R-APBD tahun 2021 yang akan disampaikan dalam beberapa waktu kedepan,” tegasnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top