Catatan 12

Perekonomian Tahun 2021 Diprediksi Belum Pulih, APBD Bukittinggi Harus Berpihak Pada Rakyat

Oleh : Dedi Fatria (Anggota DPRD Bukittinggi)

Terkait beberapa informasi yang beredar di media sosial, mengenai pernyataan salah seorang calon walikota tentang permintaan kelompok pedagang yang hadir pada sosialisasi beliau agar pembayaran sewa toko di Pasar Atas masih dibebaskan pada tahun 2021, kami secara pribadi telah menerima beberapa telepon dari pedagang, apakah informasi itu benar.

Selaku anggota DPRD Kota Bukittinggi, kami sangat mendukung hal tersebut, karena hal ini pernah kami muat pada tulisan kami beberapa waktu yang lalu di kaba12. co.id yang berjudul “Pasa Ateh Ceritamu Kini”.

Disana kami sudah paparkan untuk tahun 2020 kami minta dibebaskan sewa toko kepada semua pedagang. Dan untuk sewa 2021 kami minta kajian Pemerintah Daerah untuk melalukan evaluasi terutama terkait kondisi perekonomian pada tahun depan. Hal ini sudah kami sampaikan pada Pandangan Fraksi Karya Pembangunan, yang bisa dilihat videonya di Instagram kami.

Dua minggu lalu pada pembahasan RKUA-PPAS APBD 2021 kami juga sudah minta kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk melakukan kajian tentang sewa toko pasar atas.

Bagaimana kondisi pedagang hari ini, lai baliau nan mangaleh bajua bali atau indak, karena masih dalam kondisi covid pasti kondisi pedagang sangat susah saat ini. Namun kita tidak mau gegabah juga, harus ada analisa sebagai pedoman bagi kita di DPRD untuk menghitung target pendapatan dari Pasar Atas. Kita akan minta hasil analisa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang ini pada Rapat Pembahasan APBD 2021 yang akan kita lakukan pada Bulan November ini.

Untuk diketahui seluruh masyarakat Kota Bukittinggi bahwa APBD kita mengalami trend kenaikan yang sangat bagus pada beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana terlihat pada data berikut :
Tahun 2016 total APBD Rp. 763.730.417.595,22 dengan PAD sebesar Rp. 73.665.978.704,89
Tahun 2017 total APBD Rp. 790.618.455.533,34 dengan PAD sebesar Rp. 113.424.739.490,16
Tahun 2018 total APBD Rp. 844.898.354.079,22 dengan PAD sebesar Rp. 102.738.280.085,00
Tahun 2019 total APBD Rp. 891.197.754.148,88 dengan PAD sebesar Rp. 117.114.132.627,00
Tahun 2020 total APBD Rp. 996.015.381.339,00 dengan PAD sebesar Rp. 151.437.934.799,00 (APBD awal 2020)
Kami memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah atas capaian kinerja keuangan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Dari data diatas terlihat kenaikan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang cukup signifikan, dimana PAD dapat ditingkatkan 100% lebih.
Namun dengan terjadinya pandemic covid 19 pada awal tahun 2020 yang melanda Indonesia termasuk Kota Bukittinggi, maka berdampak terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah baik disebabkan oleh adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat maupun target PAD yang harus disesuaikan kembali karena banyaknya target PAD yang tidak mungkin ditagih seperti pajak hotel restoran, retribusi sewa toko, retribusi parkir, retribusi masuk objek wisata dan lain-lain.

Hal ini berakibat terhadap terjadinya refocusing dan realokasi anggaran APBD sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah pusat. APBD Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran tersebut, yakni menjadi sebesar Rp. 877.407.985.381,10 berkurang Rp. 100 Milyar lebih, dimana setengahnya disebabkan karena turunnya Pendapatan Asli Daerah, yakni menjadi sebesar Rp. 77.233.207.530,-.

Untuk tahun 2021 yang akan datang, mengingat pandemic covid 19 sampai saat ini belum berakhir, maka diestimasikan kondisi keuangan daerah juga belum akan pulih seperti semula. Berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat, dana transfer yang akan diterima Kota Bukittinggi pada tahun 2021 hanya berjumlah Rp. 493.339.074.000,-, dengan rincian :
Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp. 435.274.988.000,-
Dana Bagi Hasil : Rp. 12.532.530.000,-
Dana Insentif Daerah (DID) : Rp. 45.531556.000,-

Angka tersebut turun dari APBD awal Tahun 2020 yang berjumlah sebesar Rp. 546,161,037,000
Dana transfer dari pusat yang turun sangat drastis ini tentu akan membuat pemerintah daerah cukup kesulitan, selain belanja pegawai, pemerintah daerah juga harus memenuhi kewajiban belanja bidang pendidikan minimal sebesar 20 %, bidang Kesehatan 10 % dan juga belanja rutin kantor di semua SKPD serta belanja untuk operasional pelayanan langsung kepada masyarakat seperti sekolah, puskesmas, pelayanan kebersihan dan persampahan dan lainnya. Dengan demikian, tentunya dana yang bisa dikreasikan untuk memenuhi visi misi kepala daerah, secara otomatis akan semakin sedikit.

Dengan kondisi demikian, Pemerintah Daerah bersama DPRD harus bijak menetapkan kebijakan anggaran pada tahun 2021 yang akan datang. Harus ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja, dan juga harus ada keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan karena begitu banyaknya urusan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah harus bisa membagi secara proporsional belanja daerah, sehingga tidak ada urusan wajib yang tidak tertangani dengan baik, walaupun ditengah-tengah keuangan daerah yang terbatas. Skala prioritas harus ditetapkan.
Namun intinya, semuanya harus berpihak kepada rakyat. Ditengah-tengah kesulitan ekonomi yang melanda seluruh sektor saat ini, APBD harus betul-betul berpihak kepada rakyat sehingga mampu membawa masyarakat untuk bangkit minimal bisa survive di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini.

Berbicara APBD tidak hanya berbicara belanja semata tapi juga harus berbicara tentang pendapatan. Proporsi belanja daerah sangat tergantung dari besarnya pendapatan daerah. Disamping pendapatan yang berasal dari pusat, juga ada pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh daerah yang kita kenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD ini ada dalam bentuk Pajak dan ada dalam Retribusi.
Disinilah diperlukan keberpihakan APBD kepada masyarakat, khususnya dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Ditengah kesulitan ekonomi masyarakat saat ini, tentunya Pemerintah Daerah harus bijak dalam mengejar target PAD karena boleh dikatakan semua sektor ekonomi saat ini mengalami stagnasi. Salah satunya yang menjadi sorotan saat ini adalah sewa toko pasar atas yang merupakan salah satu objek PAD potensial Kota Bukittinggi.

Jual beli di Pasar Atas saat ini masih lesu, karena tingkat kunjungan orang ke Bukittinggi masih rendah. Kalaupun ada yang berkunjungan sepertinya masih berpikir-pikir untuk berbelanja kebutuhan sekunder apalagi tersier.
Inilah aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang kepada salah satu calon walikota yang kebetulan juga adalah petahana. Dan calon yang bersangkutan sangat memahami aspirasi atau bahkan boleh dikatakan keluhan dari pedagang tersebut, dan berjanji untuk mengkaji dan mempertimbangkan hal tersebut.

Hal ini juga sangat sejalan dengan pemikiran kami, sebagaimana telah kami uraikan diatas. Pemerintah Daerah harus hati-hati menentukan sikap, untuk pedagang pasar jika tidak mungkin di gratiskan, mungkin bisa dihitung dulu biaya operasional satu tahun seperti biaya listrik, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan biaya wajib lainnya. Angka inilah yang menjadi dasar untuk penetapan sewa kepada para pedagang pada tahu 2021 yang akan datang. Kita berharap angkanya tidak begitu banyak, sehingga pedagangpun tidak akan terbebani.

Agar semua ini berlaku adil bagi semua pedangan di Kota Bukittinggi yang menempati aset pemerintah daerah, kita juga harus melakukan evaluasi bagi pedagang di Pasar Bawah dan Aur Kuning.

Hasil diskusi kami dengan pedagang saat berkunjung ke Pasar Aua Tajungkang beberapa waktu yang lalu, beliau meminta perpanjangan pembebasan biaya retribusi, hal ini akan kita minta kajian, kalo tidak bisa 100% berapa persen bisa kita akomodir.

Kamis 22 Oktober 2020 kami dan Bapak Syafril juga diajak diskusi oleh PHRI Bukittinggi, pengelola hotel di Bukittinggi juga mengeluhkan kondisi saat ini, kita akan undang ke DPRD untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kami sangat yakin dan percaya semua kita ingin mensejahterakan masyarakat Kota Bukittinggi namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Alhamdulillah, berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kesulitan masyarakat ini betul-betul menjadi perhatian. Ada kesamaan berpikir antara Banggar dan TAPD menyikapi hal tersebut.

Untuk itu, pada KUA PPAS Tahun 2021 yang akan datang telah ditetapkan target Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pasar ini hanya ditargetkan sekitar 75% dari potensi maksimal. Artinya pedagang tidak akan dibebankan penuh nantinya. Namun bagaimana skema keringanan ini akan dibahas lebih lanjut secara teknis oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Dan juga Pemerintah Daerah dan Banggar sepakat untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini di akhir Triwulan I 2021 yang akan datang. Apabila pandemic belum berakhir dan kondisi perekonomian belum pulih maka kebijakan keringanan ini bisa jadi akan dilanjutkan.
Itu salah satu kebijakan pendapatan yang berpihak kepada rakyat yang akan ditetapkan Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2021 yang akan datang.

Kemudian dari sisi belanja. Dengan keuangan yang sangat terbatas, karena berkurangnya pendapatan daerah baik yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana diperkirakan APBD Kota Bukittinggi hanya sebesar kurang lebih Rp. 700 M (turun sekitar 30% dari APBD awal tahun 2020 ini), maka pemerintah daerah harus pintar-pintar mengelola keuangan daerah. Dengan begitu banyaknya urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, pemerintah daerah harus bisa membagi secara proporsional anggaran yang tersedia.

Pemulihan ekonomi sangat penting, pelayanan dasar juga wajib dilaksanakan, infrastruktur perlu, sosial budaya tidak boleh diabaikan. Demikian juga dengan tata kelola pemerintahan, harus dijalankan sesuai dengan SOP dan ketentuan- ketentuan yang ada.

Belum lagi mandat dari pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan beberapa program kegiatan yang telah ditentukan oleh kementerian-kementerian yang ada. Semuanya harus dilaksanakan di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi saat ini, namun tentunya harus memperhatikan skala prioritas. Kebutuhan bukan kepentingan.

Disinilah pentingnya keberpihakan kepada rakyat. Politik anggaran, dalam hal ini belanja, tentu betul-betul harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Yang dampaknya dapat secara langsung oleh masyarakat. Alhamdulillah, dalam pembahasan KUA PPAS 2021 juga ada titik temu antara pemikiran Banggar DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Pada tahun depan, direncanakan APBD Kota Bukittinggi akan fokus untuk pemulihan ekonomi masyarakat dengan memberikan penguatan- penguatan khususnya di sektor UMKM, Industri Kecil Menengah, Ekonomi Kreatif dan lainnya.

Dibidang infrastruktur hanya difokuskan untuk pembangunan pelayanan dasar seperti lanjutan pembangunan sekolah dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya serta pembangunan jalan dan drainase yang berdampak untuk mengatasi banjir yang terjadi selama ini. Artinya, belanja pemerintah tahun depan betul-betul untuk program kegiatan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya di satu sektor, tapi harus ada keseimbangan antara satu sektor dengan sektor yang lain, yang dibagi secara proporsional.

Ditengah-tengah suasana pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung saat ini, kami juga menghimbau kepada calon kepala daerah yang ikut kontestasi PILKADA agar dalam berkampanye memberikan kesejukan kepada masayarakat.

Jangan sampai memecah belah masyarakat, kita cukup banyak belajar dengan PILKADA DKI yang sampai saat ini masih terasa aroma yang tidak baik, juga PEMILU 2019 kemaren. Setelah kita “baku hantam”, toh mereka berdamai diatas sana pasca PEMILU. Kok Katuju jo Calon Awak, Jan Calon lain Pulo nan di Hujat, Patarang sajo lampu awak, Lampu Urang jan di Puduan Pulo.

Kami juga mengingatkan dalam berkampanye para Calon Kepala Daerah memperhatikan tupoksi dan kewenangan pemerintah daerah. Untuk sekedar kita ketahui, mengurus pemerintahan saat ini tidak sama dengan lima atau sepuluh tahun yang lalu, semuanya saat ini telah diatur.

Khususnya tentang keuangan daerah, pemerintah daerah tidak bisa serampangan dalam pengelolaan keuangan, janji-janji tentang bantuan keuangan langsung kepada masyarakat tolong di perhatikan kembali. Kami juga melihat ada hal yang disampaikan kurang logis, terkait tupoksi SKPD. Bukan berarti kami menggurui, tapi manyiangi sabalum tumbuah, kok bajanji di nan patuik jo mungkin. Menjadi walikota bukan berarti segala-galanya, yang bisa mengambil keputusan sesuai keinginan kita sendiri.

Menjadi Walikota bukan menjadi presiden di Kota Bukittinggi, banyak prosedur dan mekanisme yang harus dilalui, masih ada pemerintah atasan seperti gubernur, kementerian dan presiden dengan ratusan bahkan ribuan ketentuan yang mengatur. Kewenangan Walikota sudah sangat banyak berkurang saat ini dan kita berada di Negara hukum yang seluruh tindak tanduk pemerintahnya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan yang pasti, Walikota tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada dasar dan ketentuan yang mengaturnya.

(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top