Kaba Terkini

Bupati Agam Jawab Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Dua Ranperda

Lubukbasung, kaba12.com — DPRD Agam gelar rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati Agam atas Pandangan Umum DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di aula utama DPRD Agam, Senin (21/9).

Dua Ranperda yang dibahas masing-masing tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari dan Ranperda tentang Pembentukan Nagari Salareh Aia Barat, Nagari Salareh Aia Utara, Nagari Sungai Cubadak, Nagari Koto Gadang, Nagari Dalko, Nagari Pauah Kamang Mudiak dan Nagari Durian Kapeh Darussalam.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan dihadiri Bupati Agam Dr.H.Indra Catri, Sekabm Agam H.M.Dt.Maruhun, unsur Forkopimda Agam, para anggota DPRD Agam dan kepala OPD baik secara langsung maupun melalui video conference.

Bupati Agam Dr.H.Indra Catri dalam jawabannya atas pertanyaan dari 7 Fraksi DPRD Agam seperti pada Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, menyikapi pertanyaan terkait perangkat nagari yang bermasalah, yang disebutkan, perangkat nagari yang bermasalah akan diproses sesuai dengan tingkat kesalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indra Catri menambahkan, terkait dengan pertimbangan pemerintah daerah, menghapus persyaratan khusus dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h.

Hal itu berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa calon perangkat nagari tidak harus penduduk nagari setempat atau orang yang berdomisili di nagari tersebut, melainkan seluruh penduduk yang memiliki KTP dapat mencalonkan diri sebagai perangkat nagari.

“Oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebut persyaratan khusus dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h yang menyatakan tidak pernah melanggar ketentuan adat sesuai dengan adat salingka nagari dihapus, karena persayaratan tersebut dapat menghambat penduduk diluar Nagari yang ingin mencalonkan diri sebagai perangkat nagari,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan Ranperda tentang Pembentukan Nagari Salareh Aia Barat, Nagari Salareh Aia Utara, Nagari Sungai Cubadak, Nagari Koto Gadang, Nagari Dalko, Nagari Pauah Kamang Mudiak dan Nagari Durian Kapeh Darussalam, menyikapi saran untuk pemisahan raperda masing-masing nagari.

“ Berdasarkan hasil konsultasi dengan Tim Perancang Kemenkumham Wilayah Provinsi Sumbar bahwa Ranperda tentang pembentukan nagari digabung dalam satu ranperda yang memuat seluruh nagari persiapan yang akan didefinitifkan dikarenakan dalam penyusunan ranperda ini hanya memiliki satu kajian naskah akademik,” jelas Indra Catri.

Sidang paripurna DPRD Agam yang menerapkan protokol kesehatan itu, akan dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi untuk proses persidangan selanjutnya.

HARMEN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top