Kaba Terkini

DPRD Agam Sahkan Dua Ranperda

Lubukbasung, kaba12.com — DPRD Agam setujui dua rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) yang diajukan Pemkab.Agam sebelumnya, dalam sidang paripurna DPRD Agam di aula utama dewan, Senin,(14/9).

Dua dari tiga ranperda yang diusulkan Pemkab.Agam sebelumnya, masing-masing Ranperda Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, sedang Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Agam Maimbau (LPPL SAM) masih ditunda pengesahannya.

Pengesahan dua ranperda menjadi perda itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD-Pemkab.Agam usai forum sidang paripurna mendengarkan pandangan akhir masing-masing fraksi DPRD Agam.

Sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi wakil ketua Suharman dihadiri Bupati Agam Dr.H.Indra Catri, Sekab.Agam M.Dt.Maruhun, Forkopimda Agam beberapa kepala OPD Pemkab.Agam dan para anggota dewan tersebut, sebelumnya mendengar pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Agam.

Dalam pandangan akhir tujuh fraksi DPRD Agam yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PBB Hanura Berkarya menyetujui dua Ranperda yakni tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Sementara itu, untuk Ranperda tentang LPPL SAM hanya disetujui oleh Fraksi PKS saja, sementara enam fraksi lainnya belum dapat menyetujui karena masih harus dilakukan pengkajian lebih dalam, karena dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang mengingat teknologi sudah semakin maju sehingga masyarakat sudah tidak lagi mendengarkan radio dan mayoritas sudah beralih ke media elektronik berbasis jaringan internet.

HARMEN

Ranperda LPPL SAM Akan Disempurnakan

Lubukbasung, kaba12.com — Pemerintah Kabupaten Agam akan segera melakukan evaluasi dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait dengan lembaga penyiaran public lokal suara Agam maimbau (LPPL SAM) yang masih belum disetujui oleh mayoritas fraksi di DPRD Agam.

Bahkan beberapa catatan penting disampaikan para jurubicara fraksi DPRD Agam terkait dengan penguatan Ranperda LPPL SAM yang akan disesuaikan dengan kondisi kekinian, termasuk dengan pemanfaatan tekhnologi informasi saat ini.

Bupati Agam Dr.H.Indra Catri dalam sambutannya menyebutkan, Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Agam Maimbau akan dilakukan pendataan dan evaluasi kembali, “ kita akan bahas ulang dan akan disempurnakan sebelumnya diajukan kembali pada DPRD Agam, “ sebutnya.

Ranperda LPPL SAM, merupakan salah satu ranperda yang diajukan Pemkab.Agam pada DPRD Agam untuk disahkan. Bahkan ranperda ini sudah diajukan cukup lama, namun dalam rangkaian pembasahan bersama, masih banyak catatan penting yang harus dilakukan untuk penyempurnaan peraturan daerah tentang lembaga penyiaran public lokal yang diharapkan bisa menjadi payung hukum operasional radio SAM FM.

HARMEN

Dua Perda Disahkan DPRD Agam, Indra Catri : Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Lubukbasung, kaba12.com — Bupati Agam Dr.H.Indra Catri menegaskan, dua peraturan daerah terbaru yang disahkan DPRD Agam Senin,(14/9) menjadi salah satu regulasi penting dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi payung hukum dalam menyelamatkan asset daerah.

Hal itu disebutkan Indra Catri, merespon pengesahan dua dari tiga ranperda yang diajukan pemerintah dalam sidang paripurna DPRD Agam Senin,(14/9).

Dijelaskan Dr.H.Indra Catri, Perda tentang tuntutan ganti kerugian daerah, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk sektor pembangunan dan kegiatan pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun diharapkan, implementasi perda itu dilakukan, harus didukung semua pihak, mengingat hal itu penting sebagai payung hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diemban, “dalam penerapan perda ini, diperlukan komitmen dari semua pihak agar peraturan daerah ini dapat berlaku efektif dan efisien,” ujarnya.

Hal serupa disebutkan Indra Catri, berkaitan dengan perda tentang penyelenggaraan kearsipan yang diharapkan bisa mengoptimalkan sistim dan pengelolaan arsip di Kabupaten Agam, sehingga bisa tertata dengan baik dan rapi, sehingga lebih mudah dalam penemuan dan penyelamatan arsip.

“Data dan arsip diperlukan dalam perlindungan aset pemerintah daerah serta perlindungan hak-hak keperdataan rakyat, bahkan hal penyelamatan data dan arsip, juga sangat berkaitan dengan penyelamatan data sejarah daerah dan aspek penting lainnya, ” tegas Indra Catri.

Secara khusus bupati Agam yang sudah menjabat dua periode dan kini ikut dalam kontestasi pilkada Sumbar sebagai calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Nasrul Abit itu, mengungkap terimakasih pada seluruh anggota DPRD Agam yang sudah menyetujui dan mensahkan dua perda yang diajukan pemerintah tersebut.

HARMEN

Tujuh Fraksi Setujui Dua Perda Baru di Agam

Lubukbasung, kaba12.com — Tujuh fraksi DPRD Agam setujui 2 dari 3 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam sidang paripurna yang digelar di ruang sidang utam DPRD Agam, Senin,(14/9).

Masing-masing jurubicara fraksi, secara khusus memberi catatan dan menyetujui dua ranperda sebagai produk hukum baru di kabupaten Agam, masing-masing tentang pengelolaan kearsipan dan tentang tuntutan gati kerugian daerah yang disebutkan sebagai acuan penting dalam menjalankan kegiatan pelayanan pemerintah untuk masyarakat.

Sementara 1 ranperda lainnya, yakni tentang lembaga penyiaran public lokal suara Agam maimbau (LPPL SAM), 6 fraksi DPRD Agam meminta pemerintah untuk melakukan pembahasan ulang dengan catatan, keberadaan LPPL SAM dinilai tidak cocok dengan kondisi kekinian, sesuai perkembangan tekhnologi informasi.

Ranperda LPPL SAM, hanya 1 fraksi yang menyetujui untuk dijadikan peranturan daerah yakni fraksi PKS dengan pertimbangan lembaga penyiaran radio menjadi salah satu media penting dalam mengkomunikasikan dan menginformasikan berbagai hal terkait dengan kegiatan daerah.

Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi, seperti halnya fraksi Gerindra disampaikan jurubicaranya Nesi Harmita,ST, yang menyebut ranperda tentang tuntutan ganti kerugian daerah dan pengelolaan kearsipan menjadi poin penting dalam mendorong eksistensi pemerintah dalam melayani masyarakat, sementara ranperda LPPL SAM dinilai perlu penyempurnaan karena tidak sesuai dengan perkembangan terkini.

Sementara menurut jurubicara frakis PKS Suhermi, menyetujui 3 ranperda yang diajukan pemerintah untuk dijadikan perda, dengan beragam pertimbangan untuk kemajuan daerah.

Dilain pihak, pernyataan senada dengan fraksi Gerindra disampaikan jurubicara fraksi PAN Salman Linover, jurubicara fraksi Golkar Fairisman, jurubiacara fraksi Demokrat-Nasdem Syaflin, jurubicara fraksi PBB-HANURA-BERKARYA Efi Suardi dan jurubicara fraksi PPP Yopi Eka Anroni, yang menyepakati disahkannya dua ranperda tentang tuntutan ganti kerugian daerah dan pengelolaan kearsipan. Sementara untuk ranperda LPPL SAM ditolak.

HARMEN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top