Kaba DPRD Bukittinggi

DPRD Lubuk Linggau Kunker ke Pemko Bukittinggi

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Kota Lubuk Linggau melakukan kunjungan kerja ke Bukittinggi pada Kamis (16/01).

Rombongan diterima Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi di Ruang Rapat Utama Balaikota.

Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Lubuk Linggau, Merismon, selaku pimpinan rombongan mengatakan sengaja datang bersama 8 orang anggota rombongan guna sharing ilmu tentang program kemiskinan.

DPRD Lubuk Linggau mendapat informasi Bukittinggi mendapat penghargaan dari Menteri Sosial tahun 2019 terkait verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu.

Menurut Mesrimon, data BDT sangat penting karena dibutuhkan menjadi data utama untuk beberapa kegiatan penting, termasuk di Lubuk Linggau.

“Lubuk Linggau merupakan Kota Perdagangan, Kota Jasa. Lubuk Linggau dulu terkenal sebagai kota transit. Namun sejak 2017 Lubuk Linggau telah menjadi kota tujuan. Lubuk linggau juga memiliki beberapa daeeah tujuan wisata, baik wisata alam maupun wisata religi. Kedepan menurut Merismon, Lubuk Linggau fokus sebagai kota perdagangan dan jasa. Kota industri mulai dibangun termasuk pusat grosir,” paparnya.

Lubuk Linggau sebagai wilayah perkotaan, namun pertumbuhan penduduk miskin cukup tinggi diatas 5 persen. Sementara sebaran penduduk dengan tingkat ketimpangan kesejahteraan cukup tinggi. Luas wilayah Lubuk Linggau adalah 401, 6 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 229.224 jiwa.

Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi mengatakan Kota Bukittinggi cukup banyak dikunjungi baik legislatif maupun eksekutif. Wilayah adminsitartif pemko Bukittinggi cuma 25 km2 dengan 3 kecamatan. Core kota Bukittinggi adalah Pariwisata, ada wisata alam, religi, budaya dan olah raga. Yang utama adalah wisata pedestrian. Di Bukittinggi banyak objek wisata seperti Jam Gadang, Ngarai Sianok, Lubang Japang dan lain-lain.

“Bukittinggi juga anggota ke 58 dari jaringan kota pusaka karena keragaman pusaka yang harus dilestarikan. Bukittinggi juga punya sejarah perjuangan, pernah menjadi ibukota negara masa PDRI. Saat ini APBD Bukittinggi mencapai Rp 800 M lebih dengan PAD baru Rp 151 M. Kedepan Pemko Bukittinggi akan lebih fokus meningkatkan PAD. PAD terbesar didapat dari sektor pariwisata. Salah satu cara peningkatannya adalah dengan menerapkan sistem non tunai pada beberapa objek wisata,” jelasnya.

Terkait dengan Basis Data Terpadu, Bukittinggi secara formal memang memakai data terpadu dari BPS tahun 2015. Namun kita melakukan update data sesuai kondisi terkini. Dinas Sosial yang aktif terkait data kepada kementrian sosial. Progres data jika tidak sesuai maka akan ditolak oleh kementrian sosial. Termasuk kita berikan penjelasan secara langsung kepada Kementrian Sosial. Sehingga membangun kepercayaan kepada Pemko. Karena pemko pun tidak melakukan manipulasi kepada data.

Irwandi melanjutkan, Pemko pun tidak memiliki toleransi kepada hal yang melanggar aturan. Aturan harus ditegakkan dalam melaksanakan kegiatan dan mengendalikan pemerintah. Kalau jika masyarakat yang berasangkutan pantas menerima bantuan, maka dia akan masuk data. Prinsipnya iya iya, tidak tidak. Sehingga Basis Data Terpadu menjadi jelas, pasti dan terukur.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top