alterntif text

Kaba DPRD Bukittinggi

DPRD Dorong Masalah Pembangunan Kantor Dewan Segera Diselesaikan

Bukittinggi, KABA12.com — Pembangunan kantor DPRR di kawasan Manggis Gantiang, kembali menemui kendala. Kali ini, ada beberapa titik di kawasan yang akan dibangun itu, telah berisi sebagian bangunan milik Stikes Fort de Kock.

Untuk itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial bersama, Wakil Ketua H. Trismon, Ketua Komisi III, Rusdi Nurman bersama anggota DPRD lainnya Deddy Moeis serta didampingi Sekwan Hermansyah dan jajaran Sekretariat DPRD Bukittinggi melakukan peninjaun ke lokasi rencana Pembangunan Gedung DPRD baru di Gan tiang,Kelurahan Manggih Gantiang, kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Selasa (11/06).

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, sidak dilakukan sebagai salah satu tugas DPRD sebagai fungsi pengawasan. Karena sejak beberapa bulan terakhir, pembangunan kantor DPRD belum juga dimulai. Sementara, sejumlah dana sudah dianggarkan untuk pembangunan kantor dewan itu.

“Apalagi kami mendapat laporan, adanya permasalahan tanah dengan Stikes Fort de Kock. Dimana ada indikasi lahan Pembangunan Gedung DPRD terpakai oleh Stikes Fort De Kock,” jelasnya.

Untuk itu, dari kunjungan tersebut, Beny Yusrial, meminta kepada pemko dan Stikes Fort de Kock, untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan, namun tetap sesuai aturan.

Sekretarias Dinas PUPR Bukittinggi, Rahmat AE, didampingi Kabid Cipta Karya, Bambang, menjelaskan, pembangunan Gedung baru DPRD ini dalam proses lelang MK dan diperkirakan pada bulan Agustus mendatang sudah bisa dilaksanakan pelatakan batu pertama pembangunannya.

Terkait dengan persoalan tanah yang terpakai oleh pihak Stikes Fort De Kock, menurut data yang ada pada Pemko Bukittinggi, Stikes Fort De Kock telah memakai tanah Pembangunan gedung DPRD ini seluas 2.200 M. Namun untuk pembangunan gedung DPRD tidak terikat dengan lahan yang terpakai itu, sebab lahan yang terpakai itu diperuntukan untuk jalan lingkung gedung DPRD.

“Untuk itu pemerintah kota meminta untuk dilakukan Eksekusi terhadap tanah pemko yang terpakai oleh Stikes tersebut,” tambah Rahmat AE.

Sementara itu, Nurhayati selaku Ketua Stikes Fort De Kock Bukittinggi beserta beberapa orang jajarannya, mengakui indikasi terpakainya tanah di areal pembangunan Gedung DPRD itu, tetapi seluas 1.700 m.

“Namun terpakai atau tidak terpakainya itu, tentu kita harus meminta penjelasan pihak BPN, sebab dalam sertifikat yang ada, kami merasa tidak ada memakai lahan milik Pemko Bukittinggi. Dan kalau memang terpakai, tentunya kami siap untuk melakukan tukar guling atau menggantinya,” ujar Nurhayati.

Sebab, lanjutnya, areal yang terpakai itu telah dibangun berupa sarana dan prasarana pendukung Stikes Fort De Kock, seperti perkantoran, aula sekaligus ruangan olah raga serta adanya tempat penginapan tamu, yang nilai pembangunannya mencapai Rp 8 milyar. Kalau di bongkar,tentunya kami mengalami kerugian yang cukup besar.

“Sementara keberadaan Stikes Ford De Kock ini juga mendukung Visi dan Misi Kota Bukittinggi dibidang pendidikan dan Kesehatan,” ungkap Nurhayati.

Sedangkan terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tambahan bangunan ini, Stikes Fort de Kock sudah coba untuk menanyakan ke Pemko Bukittinggi saat itu.

“Namun pihak pemko (tanpa menyebutkan dinas terkait -red), justru menyuruh bangun saja dulu, nanti diurus izinnya. Dengan ucapan itulah, kami berani untuk membangunnya,” tegas Nurhayati.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top