Kaba Pemko Bukittinggi

DPRD dan Pemko Bukittinggi Setujui Dua Ranperda

Bukittinggi, KABA12.com — Pemerintah kota bersama DPRD Bukittinggi, menyetujui ranperda pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta ranperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh. Dua ranperda itu disetujui dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat (12/04).

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengapresiasi DPRD kota Bukittinggi yang menginisiasi ranperda pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Pemko secara garis besar, menyetujui ranperda pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, menjadi peraturan daerah.

“Potensi usaha mikro perdagangan di Bukittinggi sangat besar. Namun hal itu tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan terhadap usaha mikro itu. Dengan adanya ranperda ini, tentu akan menjadi landasan untuk mengatur seluruh usaha mikro menjadi usaha yang berkembanng menjadi usaha besar,” ujar Ramlan.

Lebih lanjut, Walikota juga mengharapkan, pembangunan perekonomian daerah melalui usaha mikro, tidak hanya berdampak positif pada penggiat usaha mikro saja, namun mewujudkan pertumbuhan ekonomi, penambahan lapangan kerja dan penegentasan kemiskinan. Sehingga dengan adanya ranperda pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini, dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, terkait ranperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh (P2KPKPK), DPRD telah sepakat untuk menyetujui ranperda tersebut menjadi peraturan daerah. Dimana ranperda itu, bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan pemukiman kumuh baru, dengan mempertahankan perumahan dan pemukiman yang dibangun, agar tetap terjaga kualitasnya, dengan meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh, menjadi perumahan layak huni dalam lingkungan sehat.

“Kehadiran ranperda P2KPKPK ini, akan berfungsi sebagai pedoman mauoun panduan dalam penataan bangunan di kota Bukittinggi. Karena ranperda ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar mengenai bangunan perumahan kumuh maupun pemukiman kumuh masyarakat nantinya,” jelas Beny.

Persetujuan kedua ranperda itu, langsung ditandatangani oleh Walikota Bukittinggi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, disaksikan oleh Wakil Walikota, Sekda, Forkopimda, Anggita DPRD, Kepala OPD, Niniak Mamak, Bundo Kanduang serta tamu undangan paripurna lainnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Alamat : Jl. SUDIRMAN, NO.02, PADANG BARU, LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM

Telp (0752)76808, e-mail : redaksi.kaba12@gmail.com.

Copyright © 2018. Theme by KABA12.com. All right reserved

To Top