alterntif text

Kaba Pemko Bukittinggi

Pansus BPR Syariah Jam Gadang Lakukan Pembahasan Secara Marathon

Bukittinggi, KABA12.com — Pansus Ranperda BPR Syariah Jam Gadang dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Restoran, yang diketuai Rismaidi lakukan pembahasan secara marathon. Hingga Kamis (14/03), pansus terus melanjutkan pembahasan bersama pemerintah kota, setelah beberapa hari sebelumnya juga melakukan upaya lain.

Ketua Pansus, Rismaidi menjelaskan, sejak Selasa (12/03), pansus telah melakukan rapat pembahasan ranperda Perseroda BPR Syariah Jam Gadang dengan bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Setdako Bukittinggi. Dalam rapat itu dibahas sebanyak 124 Pasal, setelah diharmonisasi oleh Kemenkumham, tinggal 16 pasal.

“16 pasal inilah yang dibahas kembali bersama Bagian Hukum dan Bagian Rekonomian. Selanjutnya pada Rabu (13/03) Pansus melakukan Studi banding ke BPRS Haji Miskin di X Koto, kab.Tanah Datar,” jelas Rismaidi.

Selanjutnya ,pada kamis (14/03), pansus kembali melakukan rapat pembahasan bersama Pemko Bukittinggi.

Rapat yang dipimpin Langsung oleh Ketua Pansus Rismaidi dan dari Pemko hadir Asisten III, H.Zet Buyung serta SKPD terkait itu, membahas Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Restoran.

“Secara prinsip, kita dari pansus Pajak Restoran setuju dengan Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 itu, dengan tujuan untuk memaksimalkan pemungutan pajak dan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan,” ungkap Rismaidi.

Namun, dalam pembahasan bersama SKPD terkait pada itu, belum ada kesepakatan antara Pansus dengan Pemko, terutama terkait dengan Asset Minimal Wajib Pajak. Dimana pada Perda lama asset minimal wajib pajak Rp 6 juta sebulan. Saat ini dalam Perubahan yang diajukan asset minimal wajib pajak Rp.1 juta sebulan.

“Ini jelas tidak logis dan memberatkan wajib pajak,” tegas Rismaidi.Untuk itu pansus yang beranggotakan,Zulius Sutan Rajo Alam, Arnis, Parale Sijabat, Hj. Aisyah, Herman Sofyan Jusra Adek meminta kepada Pemerintah daerah Kota Bukittinggi untuk mengkaji ulang asset minimal wajib pajak ini.

Khusus untuk Ranperda Perseroda BPR Syariah Jam Gadang, rencananya Pansus akan melakukan Konsultasi ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, Jumat (15/03) ini.

Sebab ada satu pasal yaitu pasal 11 tentang Perlindungan Nasabah yang belum menemui titik terang dan harus dikonsultasikan dengan Kemenkumham.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Alamat : Jl. SUDIRMAN, NO.02, PADANG BARU, LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM

Telp (0752)76808, e-mail : redaksi.kaba12@gmail.com.

Copyright © 2018. Theme by KABA12.com. All right reserved

To Top