alterntif text

Kaba Pemko Bukittinggi

Kanwilkumham Fasilitasi Pemko dan DPRD Bahas Retribusi Pasar

Bukittinggi, KABA12.com — Kanwil Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Provinsi Sumatera Barat akan mengundang Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bukittinggi untuk membahas perbedaan penafsiran tentang tata cara penetapan tarif retribusi sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rencana Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat mengundang Pemko dan DPRD Kota Bukittinggi ke Kanwil Hukum Dan HAM itu berawal pada saat Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Asril diminta melakukan konsultasi oleh Ketua DPRD Bukittinggi ke Kanwil Hukum dan HAM terkait Kenaikan Retribusi Pasar oleh Pemko Bukittinggi.

Kenaikan Retribusi Pasar itu telah membuat keresahan di kalangan pedagang Bukittinggi. Dampaknya, para pedagang sudah 3 kali melakukan demonstrasi ke DPRD untuk meminta mengkaji dan menunda kenaikan retribusi pasar yang dianggap memberatkan pedagang tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi, Asril, membenarkan bahwa ia didampingi Kasubag Pengawasan Sekretariat DPRD, Ramon Arisa Putra, melakukan konsultasi ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Perwako Bukittinggi Nomor 40 dan 41 tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 15 tahun 2013 tentang Retribusi Pasar.

“DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat, sudah menyikapi keresahan pedagang itu, dengan melakukan rapat kerja bersama pemko dan telah memutuskan tata cara penetapan retribusi yang dilakukan pemko belum maksimal sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, khususnya pasal 151 sampai pasal 153,” ujar Asril.

Apa yang menjadi hasil rapat kerja dengan Pemko itu, DPRD pun telah mengirimkannya ke Pemko Bukittinggi. Pemko pun juga telah membalasnya, dengan jawaban bahwa, Perwako Nomor 40 dan 41 sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009.

“Dengan jawaban Pemko itu, berarti ada perbedaan penafsiran antara DPRD dengan Pemko Bukittinggi terkait tata cara penetapan tarif retribusi sesuai UU Nomor 28 tahun 2009,” ujar Asril.

Hasil dari konsultasi itu, untuk menyamakan persepsi tentang penjabaran Undang Undang Nomor 28 tahun 2009, khususnya Pasal 151 sampai 153 itu. Maka Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat, akan mengundang Pemko dan DPRD Bukittinggi untuk membahas perbedaan penafsiran tersebut.

Sementara itu Kabag Hukum Setdako Bukittinggi, Isra Yonza ketika dikonfirmasi, menyambut baik rencana itu dan menyatakan siap untuk hadir mewakili Pemko, jika diundang untuk membahas hal tersebut.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Alamat : Jl. SUDIRMAN, NO.02, PADANG BARU, LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM

Telp (0752)76808, e-mail : redaksi.kaba12@gmail.com.

Copyright © 2018. Theme by KABA12.com. All right reserved

To Top