alterntif text

Kaba DPRD Bukittinggi

Pansus Penyandang Disabilitas Jemput Pemikiran Dari Organisasi Terkait

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD kota Bukittinggi telah mengajukan ranperda inisiatif terkait penyandang disabilitas. Setelah memasuki pembahasan tingkat I, DPRD pun sepakat untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait perda dimaksud.

Tidak menunggu waktu lama, pansus penyandang disabilitas yang diketuai Dedi Fatria, dengan anggota, M. Nur Idris, Syaiful Efendi, Asri Bakar, Nursyida, Edison Katik Basa dan Zulius St. Rajo Alam, mulai melaksanakan tugas mereka.

Langkah pertama yang dilaksanakan, dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan organisasi terkait disabilitas dan stakeholder terkait di gedung DPRD, Rabu,(13/02).

Dedi Fatria, Ketua Pansus Penyandang Disablitas DPRD Bukittinggi, menjelaskan, rapat umum dengar pendapat ini dilaksanakan untuk meminta sumbangan pemikiran untuk ranperda ini. Karena memang pengajuan perda diajukan untuk lebih memperjuangkan hak para penyandang disabilitas.

“Kita berharap dengan perda ini nantinya, menjadi pondasi dasar terpenuhinya hak penyandang disabilitas di kota Bukittinggi. Ranperda penyandang disabilitas, merupakan inisiatif DPRD, karena memang ditujukan untuk menjangkau dan menjawab berbagai isu multisektor terkait disabilitas secara bertahap dan berkelanjutan sebagai komitmen DPRD juga ikut bergerak untuk disabilitas di kota Bukittinggi,” jelas Dedi yang juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh pemerhati disabilitas di Sumatera Barat.

Lebih lanjut Dedi Fatria mengungkapkan, dari hasil rapat itu, pansus DPRD menerima banyak masukan dan juga sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan.

Seperti, usulan persandingan ranperda yang tengah digodok dengan perda di daerah lain, menambahkan poin terkait penyandang disabilitas ganda, disabilitas perilaku. Termasuk persoalan sekolah inklusi yang gurunya tidak memiliki guru berbasis ilmu pendidikan luar biasa (PLB), sehingga para pelajar tidak ditangani oleh guru yang tepat.

“Terimakasih kepada seluruh stakeholder kota Bukittinggi yang telah memberi masukan dan sumbangan pemikiran berharga kepada kami, dalam membahas ranperda penyandang disabilitas ini. Kita akan lakukan pembahasan lanjutan dan tidak tertutup kemungkinan, pansus akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi realnya,” ulas Dedi.

Rapat dengar pendapat itu, dihadiri Asisten I Setfako Bukittinggi serta sejumlah OPD terkait. Selain itu hadir perwakilan pengurus organisasi disabilitas, seperti PPDI, YPPAC, Gerkatin dan Pertuni. Perwakilan sekolah SLB 1 Bukittinggi, SLB AL-Azhar, SLB YPPA, SLB Karakter Mandiri, SLB Restu Ibu, SLB Permata Bunda, SLB AL-Ikhlas dan sejumlah pemerhati disabilitas di Bukittinggi.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top