alterntif text

Kaba Pemko Bukittinggi

Pemko dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Perdata dan TU Negara

Bukittinggi, KABA12.com — Pemko Bukittinggi bersama Kejaksaan Negeri Kota Bukitinggi melakukan Penandatanganan MoU tentang Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Hall Balaikota Bukittinggi, Senin (11/02). Selain pwnandatangan MoU, juga dilaksanakan Pembekalan dan Penerangan Hukum bagi Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Stakeholder Kota Bukittinggi.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengatakan, Nota kesepakatan (MoU) ini ditandatangani tiap tahun sesuai dengan penetapan APBD Kota Bukittinggi. Nota Kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan berbagai kerja sama antara SKPD Kota Bukittinggi dengan unsur Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

“Khusus TP4D dalam dua tahun terakhir telah dilakukan kerja sama dalam pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi seperti pembangunan RSUD Kota Bukittinggi, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, dan lainya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi atas bantuan dan kerjasama selama ini,” ujar Ramlan.

Setelah penandatanganan MoU, lanjut Wako, maka seluruh pendampingan, konsultasi, legal opini dan seluruh kerjasama akan dipusatkan kepada Bagian Hukum dan HAM selaku leading sector untuk dan atas nama Walikota Bukittinggi. Sehingga setiap kerja sama yang dibangun dan disepakati akan lebih terarah, terintegrasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, Ferry Taslim, menjelaskan, kota Bukittinggi punya potensi yang sangat bisa dikembangkan. Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pariwisata, perdagangan dan jasa dan didukung dengan didukung fasilitas yang ada. Dari potensi unggulan Bukittinggi itu memiliki efek, berupa fenomena yang akan timbul berupa Urban Spraw. Yaitu fenomena dimana terjadinya kawasan-kawasan permukiman yang tidak beraturan di daerah Sub Urban tanpa diatur oleh perencanaan tata guna lahan. Fenomena itu dapat dari aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial.

“Dalam menciptakan Good and Clean Governance, ada empat hal yang harus menjadi perhatian kita. Good Government, suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama pemerintah, masyarakat Madani, dan swasta. Clean Government, Pemerintah yang bersih dari KKN dengan asas kepastian hukum. Good governance, pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat. Clean Governance, pemerintahan yang efektif, efisien, berwibawa, bertanggung jawab, jujur, transparansi dan bersih dari KKN,” jelasnya.

Berkaitan dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Ferri Taslim mengatakan dibentuk berdasarkan Kepja no 152 Tahun 2015. Latar belakangnya adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional di pusat maupun daerah.

“TP4D hadir menjawab kegamangan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Tp4d berlaku selirih indonesia. Tujuan TP4D agar pemerintahan dan pembangunan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Kedepan, fungsi pencegahan lebih didahulukan dari fungsi penindakan. Penindakan akan menjadi obat terakhir,” ulasnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Alamat : Jl. SUDIRMAN, NO.02, PADANG BARU, LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM

Telp (0752)76808, e-mail : redaksi.kaba12@gmail.com.

Copyright © 2018. Theme by KABA12.com. All right reserved

To Top