Kaba Pemko Bukittinggi

62 Kontraktor dan Pengawas Tuntut Hak ke Pemko

Bukittinggi, KABA12.com — Sebanyak 62 SPM (Surat Perintah Membayarkan) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai hampir Rp 5 Miliar untuk Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang bekerja di Bukittinggi “gagal bayar”.

Sehingga membuat beberapa rekanan dan konsultan resah. Karena memang uang yang seharusnya sudah dicairkan itu, sangat dibutuhkan untuk pembayaran bahan dan tukang selama pelaksanaan pekerjaan.

Untuk itu, sejumlah rekanan yang telah berbuat untuk sejumlah pekerjaan fisik di Bukittinggi itu, telah menjalin komunikasi dengan SKPD penanggungjawab.
Namun, hingga kini belum ada titik terang dari pemerintah kota yang membuat nasib mereka terkatung-katung, karena memang saat ini telah masuk tahun baru dan anggaran 2018 pun sudah tidak bisa digunakan.

Dolly, salah seorang rekanan menjelaskan, para rekanan merasa kecewa, karena uang yang seharusnya sudah diterima, tidak bisa dicairkan. Sementara pekerjannya sudah selesai dan telah Di PHO dan bahkan Adminitrrasi pencairan dananya juga telah lengkap dan telah pula dimasukan kepada SKPD yang bersangkutan.

“Inilah yang kami kecewakan dan kasus ini, baru pertama kali terjadi di kota Bukittinggi. Tidak pula satu atau dua, tapi bisa sampai 62 rekanan yang gagal bayar. Ini yang kami minta untuk segera diselesaikan. Kami sangat mengharapkan itikad baik SKPD terkait untuk dapat memfasilitasi kami sehingga hak kami dibayarka. Kalau memang Pemko ini sebagai Pembina kami, tolong bina kami secara baik,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa rekanan telah mengambil langkah dan etikad baik, untuk berkoordinasi langsung dengan Sekda. Dari hasil pembicaraan itu, Sekda mengutus SKPD terkait untuk menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, untuk menanyakan, apakah boleh dibayarkan atau jalan keluar lainnya. Sekda pun berjanji untuk memberitahukan hasil dari BPK itu kepada rekanan pada Jumat kemaren.

Untuk itu, sejumlah rekanan juga kembali mengadakan pertemuan dengan pihak pemko, Jumat (04/01) di ruang rapat Balaikota, untuk mendengarkan hasil dari BPK. Rekanan diterima oleh Kadis Perkim, Nofrianto CH, Sekretaris Dinas PU-PR, Rahmat AE dan Kabid Cipta Karya, Fauzan.

Dalam pertemuan itu, Sofyan Syarif, salah satu rekanan kembali meminta kepastian pencairan dana pekerjannya. Sebab semuanya sudah selesai, baik administrasi maupun fisik pekerjaan.

“Uang itu sangat tergantung kepada hajat orang banyak dan juga beresiko pidana kepada kami. Karena uang itu juga untuk membayar hutang bahan bangunan dan upah tukang. Jadi kami betul betul butuh pencairan dana hasil kerja kami itu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim, Nofrianto CH menyampaikan, apapun yang menjadi keputusan pertemuan ataupun saran rekanan kontraktor dan konsultan pengawas akan disampaikan kepada pimpinan.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Herriman, menyebutkan, dari 62 SPM yang masuk ke Badan Keuangan dengan nilai Nominal hampir Rp 5 Miliar itu, 21 sudah dikeluarkan SP2D untuk Bank Nagari dan 42 lagi belum, karena terlambat masuk dari SKPD terkait. Sedangkan untuk yang 21 sudah ada SP2D, namun juga terkendala dalam proses entry di Bank Nagari, sehingga lewat jam 00.00 WIB pada pertukaran tahun itu, sudah tidak bisa lagi di akses atau tidak bisa lagi dilakukan pembayaran.

“Dalam persoalan ini, kami tidak mencari siapa yang salah. Namun Walikota, telah mengingatkan secara tegas kepada masing masing SKPD dalam rapat tanggal 20 Desember 2018, agar semua SPM harus siap dan tanggal 21 Desember 2018 harus sudah masuk ke Badan Keuangan. Namun, ada yang meminta undur sampai tanggal 29 Desember 2018. Namun pada tanggal 29 Desember itu, masih ada yang belum selasai SPM-nya, maka terjadilah gagal bayar seperti yang terjadi sekarang ini,” ungkap Herriman.

Tetapi, sebagai tindak lanjutnya, persoalan ini akan diperiksa APIP dan dicarikan solusi terbaiknya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
// Infinite Scroll $('.infinite-content').infinitescroll({ navSelector: ".nav-links", nextSelector: ".nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", loading: { msgText: "Loading more posts...", finishedMsg: "Sorry, no more posts" }, errorCallback: function(){ $(".inf-more-but").css("display", "none") } }); $(window).unbind('.infscr'); $(".inf-more-but").click(function(){ $('.infinite-content').infinitescroll('retrieve'); return false; }); $(window).load(function(){ if ($('.nav-links a').length) { $('.inf-more-but').css('display','inline-block'); } else { $('.inf-more-but').css('display','none'); } }); $(window).load(function() { // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); }); });