Kaba Terkini

Prestasi, Pengesahan APBD Agam 2019 Perdana Di Sumbar

Pariwara, KABA12.com — Kabupaten Agam mencatatkan diri sebagai kabupaten pertama di Sumatera Barat yang telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada pukul 22.17 WIB, Kamis (08/11), di ruang sidang utama DPRD Agam di Lubukbasung.

“Hari ini, DPRD Agam telah menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Praturan Daearah, ini berarti Agam menjadi daerah tingkat dua yang menetapkan APBD 2019 pertama di Provinsi Sumatera Barat. Terimakasih kepada Pimpinan DPRD yang sudah menepati janjinya untuk mnjadikan Agam NO.1 kali ini. Pembahasan dan penetapannya sesuai dengan jadwal yang ditargetkan, mudah-mudahan ini menjadi prestasi bagi kita semua, karena telah bisa mengahasilkan APBD dengan harmonis dan baik,” ungkap Bupati Agam Indra Catri usai menandatangani nota pengesahan Perda APBD 2019.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Marga Indra Putra didampingi Wakil Ketua, Lazuardi Erman, Taslim, Suharman dan langsung dihadiri Bupati Agam Indra Catri, unsur Forkopimda Plus, anggota dewan, kepala OPD, Camat, dan sejumlah undangan lainya disampaikan, rincian APBD Agam tahun 2019 yang disepakati diantaranya, pendapatan daerah sebesar Rp. 1,513 triliun, belanja daerah sebanyak Rp.1,547 triliun, dengan nilai defisit sebesar Rp. 34 milyar.

“Defisit tersebut menjadi PR bersama, nanti kita carikan jalan keluarnya,” sebut Bupati.

Bupati berharap agar Gubernur segera mengevaluasi APBD 2019 sehingga kegiatan fisik pada tahun depan bisa dilaksanakan pada bulan Januari.

“Pihak penyelenggara dimintakan evaluasi dari provinsi secepat mungkin. Kita berharap APBD 2019 untuk bisa dilaksanakan cepat karena semakin cepat lebih baik, jangan kehilangan momentum. Masih ada dua bulan lagi persiapan tender, kalau bisa Januari sudah tender dan Februari sudah bisa konstruksi. Sehingga hasilnya tidak hanya tertulis dalam doumen, tapi juga terealisasi dilapangan hendaknya,” kata Indra Catri.

Sementara Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra menyebutkan setelah mampu mancapai target menjadi No.1 pengesahan perda APBD 2019 pertama di Sumbar harus dibarengi dengan percepatan dari pemerintah setempat untuk segera mengevaluasi dan menyerahkan APBD ke provinsi.

“Setelah pengesahan Perda APBD 2019 ini, nantinya akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur dan setelah itu akan ditanggapi kembali oleh DPRD Agam untuk dikembalikan kepada Gubernur. Setelah proses tersebut barulah APBD bisa dilaksanakan oleh Pemda sebagai eksekutor. Harapan kita APBD segera dilaksnakan pada awal 2019,” ujarnya.

Pada saat rapat paripurna pengesahan Perda APBD 2019 pada Kamis (08/11) malam, seluruh fraksi di DPRD Agam, yakni Fraksi Partai Demokrat, Pratai Golkar + PBB, Fraksi PAN, PKS, Partai Gerindra, Nurani Nasdem dan Fraksi Persatuan Pembangunan Plus menyetujui ranperda APBD 2019 menjadi Perda APBD 2019.

Meski Defisit Rp.34 Milyar, DAK Fisik Agam Naik Rp.29,6 Milyar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam tahun 2019 mengalami defisit hingga Rp. 34 milyar. Tingginya nilai defisit karena belanja yang dilakukan pemerintah terlalu besar, tanpa melihat jaminan pendapatan yang akan diperoleh.

Dalam APBD 2019 disepakati pendapatan daerah sebesar Rp. 1,513 triliun, sedangkan belanja daerah sebanyak Rp.1,547 triliun, sehingga terjadi defisit sebanyak Rp. 34 milyar.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah telah memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Agam tahun 2019 bakal mengalami defisit. Sebab, dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) 2019 terjadi kekurangan dana sebesar Rp. 55 milyar lebih.

Hal itu disampaikan Bupati Agam Indra Catri saat menyampaikan nota pejelasan rancangan KUA PPAS APBD tahun 2019 dalam rapat paripurna yang digelar di aula sidang utama DPRD setempat di Lubukbasung, Senin (09/07) lalu.

“Struktur APBD tahun anggaaran 2019 belum seimbang, antara belanja dan pendapatan yang belum mampu ditutup melalui pembiayaan daerah. Kita masih kekurangan dana untuk membiayai belanja langsung,” sebutnya.

Meskipun demikian menurut Bupati, hal tersebut mendapat angin segar dari pemerintah pusat karena pada tahun 2019 Kabupaten Agam menerima penghargaan sehingga ada peningkatan dana DAK fisik dari Rp. 284,3 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp. 313,9 milyar atau 

mengalami peningkatan sebanyak Rp. 29,6 milyar. Demikian juga halnya dengan alokasi DAK non fisik yang mengalami kenaikan dari Rp. 187,5 milyar menjadi Rp. 190,4 milyar atau meningkat sebesar RP. 2,9 milyar.

“Pengalokasian anggaran belanja DAK fisik diarahkan untuk bidang pembangunan yang diberi dana insentif tersebut dengan tetap mengacu kepada RKPD Kabupaten Agam tahun 2019,” sampainya.

Fasilitasi Pembahasan APBD 2019, Sekretariat DPRD Agam Diapresiasi

Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra secara spontan mengapresiasi kinerja Sekretariat DPRD terutamam dalam menfasilitasi pembahasan Ranperda 

APBD 2019 hingga menjadi Peraturan Daerah pada Kamis (08/11) malam.

“Apresiasi yang tinggi juga kita berikan pada Sekretariat Dewan yang telah menfasilitasi proses pembentukan APBD 2019 mulai dari pembahasan hingga pengesahan malam ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Agam, Indra menyampaikan, sebagaimana proses demi proses pembahasan ranpeda tentang APBD tahun 2019 yang telah dilalui mulai dari penyampaian Nota Keuangan Bupati pada 3 oktober 2018 kemudian penyampaian Pandangan Umum Fraksi pada 8 oktober 2018 yang mana fraksi menyampaikan pertanyaannya dan juga masukan yang terangkum dalam pandangan umum fraksi untuk dijadikan rekomendasi oleh Pemda dalam penyusunan RAPBD 2019.

Kemudian Bupati juga telah menyampaikan jawaban atas pandangan 

umum fraksi pada 12 oktober 2018 yang selanjutnya telah dibahas pula dalam rapat kerja (Raker) komisi-komisi dengan mitra kerja, rapat Banggar dengan TAPD dan dibahas pula dalam rapat gabungan komisi terakhir sampai ke fraksi-fraksi untuk pengambilan kesepakatan untuk dijadikan pendat akhir pada malam ini.

“Sekretariat DPRD Agam akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik menuju efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Agam. Terwujudnya hal itu turut ditentukan oleh kinerja DPRD Agam sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus mitra kerja pemerintah daerah. Hal tersebut akan segera terwujud jika tercipta harmonisasi hubungan antara pimpinan DPRD dengan Bupati melalui koordinasi yang baik pula,” sebut Indra.

Selain Pengesahan APBD, DPRD Bersama Pemda Setujui 31 Ranperda Masuk Propemperda 2019

Sebelum mengesahkan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, DPRD bersama pemerintah daerah setempat terlebih dahulu menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Agam tahun 2019.

Dimana sebanyak 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disetujui masuk dalam Propemperda Kabupaten Agam tahun 2019. Dengan rincian, 12 ranperda lanjutan pembahasan, 8 ranperda inisiatif DPRD, 8 ranperda dari pemerintah daerah, dan 3 ranperda wajib.

Ketua Bapemperda DPRD Agam, Irfawaldi dalam laporannya menyampaikan 12 ranperda lanjutan pembahasan itu seperti, Ranperda Lembaga Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari,

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tanggungjawab Sosial Perusahan dan Lingkungan, Pemberdayaan Perlindungan dan Pembinaan UMKM, Transportasi Darat, Pengelolaan Pariwisata, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perindungan Peremuan dan Anak, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Agam tahun 2010-2030, kemudian Ranperda Tentang Nagari.

Kemudian 8 ranperda inisiatif DPRD itu seperti, Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Komisi I, Pecegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba oleh Komisi I, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan oleh Komisi II,

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Komisi II, Perlindungan Burung Di Kawasan Tertentu oleh Komisi II, Jasa Penerangan Umum oleh Komosi III, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) oleh Kmisi III, dan Ranperda Pengelolaan Kekayaana Budaya oleh Komisi IV.

Sementara 8 ranperda usulan dari Pemda seperti, Perubahan Atas Perda No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Ibukota Kecamatan IV Koto, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Agam, Kawasan Tanpa Asap Rokok, Kearsipan, Perubahan Perda No. 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Perubahan Kedua atas Perda No. 6 tahun 2016 tentang RPJM Agam 2016-2021.

“Penyusunan Propemperda Agam tahun 2019 disusun sebagai refleksi terjadinya perkembangan di dalam masyarakat yang menuntut adanya perbaikan-perbaikan didalam peraturan kehidupan bermasyarakat yang perlu mendapat perhatian secara reposnsif oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah baik Pemda maupun lembaga DPRD Agam,” sebut Irfawaldi.

Menurutnya, tahap pembentukan Propemperda tersebut telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan Permendagri Nomor 80 tahun 2015. Mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan pengundangan dan penyebarlusan.

“Namun, tidak menutup kemungkinan, Pemerintah Kabupaten Agam ataupun DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar dari Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disepakati hari ini, karena Peraturan Perundang – undangan tidak menutup peluang itu, sepanjang memenuhi prosedur yang dipersyaratkan,” jelas Irfawaldi.

Dikatakan, sebanyak 18 ranperda yang dimasukkan dalam Propemperda tahun 2018, sudah menjadi perda sebanyak 3, sedangkan dalam proses pembahasan sebanyak 5 ranperda, selebihnya akan dimasukkan ke dalam ranperda lanjutan prioritas massa sidang I tahun 2019.

Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra menambahkan, Propemperda menjadi dasar penganggaran APBD Agam sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum.

“Propemperda merupakan dinamika pengembangan produk hukum. Sehubugan dengan telah dilakukan rapat kerja diantara Bapemperda DPRD dan pemerintah daerah, serta telah dikoordinasikan dengan ketua fraksi Propperda Agam tahun 2019 telah disetujui sebanyak 31 ranperda,” sampainya.

Sementara itu, Bupati Agam Indra Cartri menyebutkan dengan telah ditetapkannnya Propemperda tahun 2019 membuktikan keseriusan Pemerintah Daerah dan DPRD Agam dalam mentaati perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Apresiasi terhadap Bapemperda DPRD Agam. Saya lihat hasil ini jauh lebih agresif dari tahun sebelumnya, baik dari segi substansi, jumlah dan target, serta ranperda yang diusulkan membaca secara tajam masalah yang berkembang saat ini. Tentu kita berharap apa yang diagendakan ini dapat dilaksanakan dan menuntaskan ranperda yang diusulkan ini,” sebut Bupati.

Indra Catri pun mengimbau sekaligus mengajak perangkat daerah dan alat kelengkapan DPRD untuk dapat mempedomani Propemperda ini sebagai pedoman dalam menentukan prioritas penyusunan ranperda tahun 2019. Serta mempercepat proses pembentukan perda dengan menfokuskan kegiatan penyusunan renperda menurut skala prioritas yang ditetapkan.

(Jaswit)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Alamat : Jl. SUDIRMAN, NO.02, PADANG BARU, LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM

Telp (0752)76808, e-mail : redaksi.kaba12@gmail.com.

Copyright © 2018. Theme by KABA12.com. All right reserved

To Top