Kaba DPRD Bukittinggi

DPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Walikota 2017

Bukittinggi, KABA12.com — Setelah melakukan pembahasan selama satu bulan, DPRD Bukittinggi berikan rekomendasi terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Walikota tahun 2017. Rekomendasi tersebut disampaikan melalui rapat paripurna istimewa, di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (30/04).

Rapat paripurna istimewa ini dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi didampingi Wakil Ketua DPRD, dihadiri Wakil Walikota Bukittinggi, unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Kepala OPD Camat, Lurah, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan sejumlah undangan lainnya.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menjelaskan, rekomendasi disampaikan berdasarkan hasil pembahasan dari setiap komisi dengan mitra kerja yang dilaksanakan secara marathon. Sehingga disimpulkan sejumlah rekomendasi untuk setiap OPD, khususnya pada penyelenggaraan pemerintah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan prestasi pemerintah kota Bukittinggi tahun 2017.

“Tugas DPRD terhadap LKPJ ini pada dasarnya, mencocokkan dan membandingkan program atau kegiatan berikut pagu anggaran yang telah disepakati, dengan realisasi atau pelaksanaannya, dengan ruang lingkup mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan,” jelas Beny.

M. Nur Idris, juru bicara DPRD yang juga selaku Ketua Komisi I, dalam laporannya menyampaikan, untuk masalah pendapatan daerah, khususnya pencapaian target PAD diakui memang meningkat dari tahun 2016. Namun, target PAD dan realisasinya masih dibawah rata-rata.

“Pendapatan daerah 2017 ditargetkan Rp 710,1 milyar dan tercapai Rp 652,9 miliar atau 91,95 persen. Terdiri dari 3 komponen, PAD ditarget 113,4 M, tercapat Rp 101,9 M. DPRD melihat, bidang PAD ini belum mencapai target yang sudah ditetapkan Rp 12 M. Dana perimbangan ditargetkan Rp 565,3 M tercapai Rp 516,2 M. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp 31,3 M tercapai Rp 34,7 M,” jelasnya.

Sementara untuk belanja daerah, lanjut M. Nur Idris, dianggarkan Rp 733,4 M dan terealisasi Rp 590,6 M atau 80,53%. Masih rendahnya serapan anggaran, menimbulkan pertanyaan apakaha kebijakan penghematan atau kesalahan dalam perencanaan yang tidak terukur.

“Selain masalah pengelolaan daerah, DPRD juga berikan rekomendasi terkait penyelenggaraan pemerintah dimana terdapat 23 urusan wajib, 4 urusan pilihan dan 6 fungsi penunjang urusan pemerintahan dan 1 urusan pemerintahan umum. Dari LKPJ yang disampaikan kami melihat masih banyak kelemahan, untuk itu setiap urusannya kami berikan catatan penting sebagai pertimbangan untuk kepala daerah,” ungkapnya.

Dalam rekomendasi itu, DPRD juga mengapresiasi berbagai prestasi yang sudah diraih pemko Bukittinggi selama 2017. Terdapat 22 penghargaan tingkat Nasional, 25 penghargaan tingkat provinsi. Termasuk diperolehnya prediket B pada hasil evaluasi dan sistem akuntabilitas inerja instansi pemerintah (SAKiP) tahun 2017.

Sementara itu, Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi mengungkapkan, pemerintah kota sangat menghargai rekomendasi yang disampaikan DPRD. Hal itu menjadi bentuk kerja nyata Pemko sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif.

“Tantangan kedepan dalam pembangunan Bukittinggi cukup berat. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif tentu dapat terus dipertahankan. Dengan hal itu, seberat apapun permasalahan, dapst diselesaikan bersama,” ujar Wawako. Lebih lanjut, Irwandi mengakui masih banyak OPD yang kurang optimal. Untuk itu, Walikota dan Wakil Walikota meminta seluruh kepala OPD untuk siapkan rencana aksi untuk menjawab rekomendasi dari DPRD ini.

“Kita akan terus dorong kepala OPD untuk dapat membuat perencanaan yang matang, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Sehingga apapun kegiatan yang bertujuan untuk keoentingan masyarakat dan kemajuan Bukittinggi haris dapat dilaksanakan dengan maksimal,” ujarnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top