alterntif text

Kaba DPRD Agam

Catatan Arman J.Piliang Terkait Polemik Sekretaris DPRD Agam

Lubukbasung, kaba12.com — Polemik dan perseteruan dua rekomendasi dari pimpinan DPRD Agam terkait pejabat yang akan dipercaya sebagai sekretaris DPRD Agam hingga kini masih belum terurai.

Hingga kini masih belum terlihat solusi yang pas terkait penyelesaian masalah yang sudah sangat lama berlangsung itu.

Berikut catatan dan opsi solusi yang ditawarkan Arman J.Piliang, ketua fraksi golkar yang juga anggota komisi III DPRD
Agam yang disajikan secara utuh.

Persinggungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain sudah lazim terjadi dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satunya dapat kita lihat pada Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Adapun persinggungan dari kedua PP tersebut mengenai ketentuan pengangkatan / pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.

Pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.”

Kemudian, mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 31 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.”

Ketentuan ini bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 127 ayat (4) PP 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa; “khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Pertentangan keduanya tampak jelas dimana ketentuan dalam PP 18 Tahun 2016 secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa pengangkatan/pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten/Kota harus atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota, sedangkan dalam Pasal 127 ayat (4) PP 11 Tahun 2017, hanya dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Kedua regulasi ini tentunya menimbulkan konflik antara DPRD dan Bupati/Wali Kota karena tidak jelasnya ketentuan mana yang seharusnya dijadikan sebagai dasar hukum.
Untuk menghindari terjadinya konflik tersebut dibutuhkan suatu langkah hukum konkrit untuk menyelesaikannya.

Biasanya apabila lahir aturan baru maka aturan baru yang dipakai PP 11 adalah turunan dari UU 5 tahun 2014 (Legspesialis) PP 18 mengatur perangkat turunan dari UU 23 maka azasnya (leggeneralis) dalam penyelesaian sengketa tentang ASN polisinya ada dalam UU namanya Komisi Abdi Sipil Negara (KASN) yang beranggotakan 5 Orang setingkat eselon 1

Maka dengan demikian dibutuhkan :

1. Musyawarah mufakat antara kedua belah pihak

2. Fatwa atau penjelasan dari Kemen PAN RB melalua KASN

3. Ketegasan melaksanakan aturan yang ada namun perlu di ketahui bahwa bupati dan wali kota terpilih punya visi dan misi yang harus dicapai maka secara etika untuk mencapai visi misi tersebut kepada orang yang di percayainya mampu untuk malakukan hal tersebut.

Waktu konsultasi di Kemen PAN RB ada bahasa bahwa sebetulnya ranah tersebut masih menjadi prerogatifnya kepala daerah alasan supaya tercapai masud dan tujuan, bahkan ada yang menggugat ke PTUN kepala daerah kalah tapi dalam prakteknya kepala daerah tetap tidak memakai yang bersangkutan karena kepala daerah beralasan tidak ada kepercayaan.

“Saya tidak percaya dengan orang tersebut, yang saya percayai itu karena yang punya visi misi yang dituangkan dalam RPJM itu saya,”kata kepala daerah.

Sehingga, hasil yang dipercaya kepala daerah juga yang ditetapkan, namun catatannya tentu sesuai aturan yang berlaku tentang kepangkatan dan pengalaman serta lolos seleksi yang dilaksanakan untuk itu serta mempunyai kompetensi untuk pekerjaan yang akan dilaksanakannya.

Untuk masalah di kabupaten Agam, solusinyo perlu kembali digelar musyawarah dan mufakat antara bupati dan pimpinan DPRD Agam. agar masalah sekretaris DPRD Agam tidak terlarut-larut.

(Harmen)

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Polemik Sekretaris DPRD, Dua Rekomendasi Bingungkan Pemerintah | Kaba12.com

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top