News Lokal

Tak Punya TPA, Bukittinggi Keluarkan Ratusan Juta Untuk Sampah Setiap Tahun

Bukittinggi, KABA12.com — Pemerintah Kota Bukittinggi harus merogoh kocek yang dalam untuk mengatasi persoalan sampah. Karena dengan luas 25 km2, Bukittinggi tidak mumpuni untuk membuat Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA).

Dengan jumlah sampah sebesar 90 sampai 100 ton Setiap harinya, pemerintah Kota Bukittinggi harus mengeluarkan setidaknya Rp 720 juta per tahun untuk biaya retribusi pembuangan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional Payakumbuh.

“Biaya untuk satu ton sampah sebesar Rp 20.000 sehingga dalam setahun memerlukan biaya paling tidak sebesar Rp 720 juta untuk membuang sampah,” ungkap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Bukittinggi, Supadria kepada KABA12.com, Kamis (13/10).

Supadria menerangkan, Bukittinggi tidak memungkinkan untuk pengadaan tempat pembuangan akhir sampah karena sekurangnya dibutuhkan lahan seluas 15 hektar untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah.

“Sebagai solusi, untuk menekan biaya retribusi sampah ini dengan mengurangi volume sampah. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan mengolah kembali sampah menjadi barang bermanfaat, serta penegakan perda sampah.” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bukittinggi, Ibnu Asis, Jumat (14/10) mendorong pemerintah untuk menerapkan teknologi tepat guna yang berprinsip 3R. Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R dalam mengelola sampah.

“Pengelolaan sampah kita di Bukittinggi terlalu lambat. Pemerintah sebenarnya dapat menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi atau pihak lain yang mungkin telah menerapkan teknologi tepat guna dalam mengelola sampah,” jelasnya.

Selain itu, kader PKS ini juga menegaskan perlu adanya konsistensi dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 mengenai sampah.

“Setidaknya pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi warga yang taat pada peraturan dan berhasil mengelola sampah dengan baik sehingga hal itu diharapkan juga akan dapat mendorong warga lain untuk taat aturan. Apalagi dalam SOPD yang akan disahkan nanti, DKP akan dihapus kemudian digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengelola kebersihan,” pungkasnya.

(Jaswit)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terkini

To Top