News Lokal

Terhambat Status Kepemilikan, ini 3 Pulau di Agam Yang Belum Bisa Dikelola

Agam, KABA12.com — Tiga objek wisata di Kabupaten Agam, belum bisa dikelola dengan baik karena masalah kepemilikan lahan. “Bahkan, dua diantaranya belum bisa disentuh pengelolaan,” kata Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Agam, Ridonal, didampingi Kabid Pengembangan Objek Wisata, Rinaldi, Senin (03/10).

Objek wisata itu, Pulau Lagenda di Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya, Pulau Ujung dan Pulau Tangah di Kecamatan Tanjung Mutiara dan Tarusan Kamang di Kecamatan Kamang Magek.

Pulau lagenda dulu pernah dikelola putra Koto Malintang, alm Sabri. Ia memberanikan diri mengelola pulau yang terletak tidak begitu jauh dari Taman Muko-Muko. Ia bahkan telah membangun dermaga kapal, sera menyediakan kapal motor untuk pengunjung. Kala itu Pulau Lagenda ramai dikunjungi wisatawan lokal dan domestik.

Sabri bercita-cita membangun jembatan dari pinggir selatan Danau Maninjau, menghubungkan pulau itu dengan daratan, membangun gedung pertemuan, rumah makan, restoran, dan area bermain keluarga.

Namun amat disayangkan, cita-citanya tidak kesampaian, karena Allah berkehendak lain. Ia dipanggil Yang Maha Kuasa, saat pekerjaannya terbengkalai. Lebih disayangkan lagi, tidak ada penerus cita-citanya tersebut. Kondisi demikian menyebabkan pulau tersebut kembali terlantar. Dermaga yang dibangunnya di pulau itu sudah hancur dan demikian pula fasilitas lainnya.

“Upaya Pemkab Agam melalui Disbudpar untuk mengelola Pulau Lagenda terkendala masalah kepemilikan lahan,” terang Ridonal.

Kondisi yang  sama juga terjadi di Pulau Tangah dan Pulau Ujung. Masalah kepemilikan lahan menjadi kendala pengelolaan objek tersebut. Padahal, objek dimaksud sangat menjanjikan. Kedua pulau itu terletak tidak begitu jauh dari bibir pantai. Dari TPI (tempat pelelangan ikan) Tiku, bila cuaca bagus, kedua pulau dimaksud terlihat jelas.

Nasib nyaris sama, juga dialami objek wisata Tarusan Kamang. Objek yang ramai dikunjungi wisatawan. Menurut rencana akan dikembangkan Pemkab Agam. Namun tidak ada kata sepakat dari penguasa objek untuk menyerahkannya kepada Pemkab Agam. Makanya, upaya pengembangannya jadi terkendala.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terkini

To Top